Pemerintah akan Percepat Vaksinasi PMK

- Senin, 20 Juni 2022 | 14:47 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Screenshoot instagram/@Airlangga Hartarto _official)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Screenshoot instagram/@Airlangga Hartarto _official)

“Sedangkan yang 2,2 juta dosis sedang proses refocusing untuk pembiayaan anggarannya. Kemudian penyediaan vaksin dalam tiga bulan mendatang mampu lebih dari 16 juta dosis dari importir penyedia vaksin,” jelasnya.

Sedangkan, vaksin dalam negeri dari PUSVETMA dan dari produsen vaksin dalam negeri lainnya. Pemerintah juga sedang menyelesaikan pembelian vaksin tiga juta dosis, agar bisa segera didistribusikan dan dilakukan vaksinasi pada ternak prioritas.

Sementara, untuk memenuhi kebutuhan 28 juta dosis sampai akhir 2022, pemerintah akan bekerja sama dengan importir swasta. Yakni dengan jumlah vaksin yang sesuai kebutuhan, dengan kontrol dan pengawasan pemerintah.

Penanda Telinga
Selain itu, pemerintah menyiapkan SDM terlatih untuk vaksinasi PMK serta penandaan telinga (eartag) dan pendataan ternak. Ternak yang sudah divaksinasi wajib dipasang penanda di telinga hewan atau eartag dengan pengembang sistem yakni PT PERURI dan saat ini sudah tersedia 236 ribu eartag.

“Kita harus mempertimbangkan kondisi yang lebih luas. Bukan hanya masalah pencegahan, namun juga melihat konsekuensi ke depannya, karena hewan ternak adalah aset,” imbuhnya.

Jadi kalau PMK tidak teratasi, lanjutnya, akan menjadi kerugian yang tak ternilai, khususnya bagi peternak kecil. Hal itu mengingat jumlah vaksinasi PMK masih sangat rendah, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalulintas hewan dan ternak.

“Khususnya untuk kecamatan atau desa mendasarkan pada zonasi. Zona Merah (Daerah Wabah), Zona Oranye (Daerah Tertular), Zona Kuning (Daerah Terduga) dan Zona Hijau (Daerah Bebas). Lalu lintas hewan ternak antar zona risiko tersebut akan terus diawasi, dan juga akan dikendalikan oleh TNI/Polri,” jelasnya.

Dikatakan, sistem itu penting dilakukan. Sehingga jangan hanya melihat persentase kasus yang kecil. Sebab, semua pihak tentu tidak ingin terus meluas.

“Dalam mendukung penanganan PMK, pemerintah memutuskan akan menggunakan dana APBN, APBD dan sumber dana lainnya. Terutama untuk melaksanakan rencana pemberian santunan bagi peternak, terutama peternak kecil, yang hewan ternaknya mati terkena PMK ataupun yang terkena potong paksa,” tukasnya.

 

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Ramalan Cuaca Jabodetabek pada Jumat, 3 Februari 2023

Kamis, 2 Februari 2023 | 16:43 WIB
X