Bekukan Aset Member, Dasar Hukum Indodax dan PPATK Dipertanyakan

- Selasa, 28 Juni 2022 | 08:01 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa


JAKARTA- Kisah sedih diungkap salah satu member platform LUNA dari PT Indodax Nasional Indonesia bernama Munawar Chalid.

Ia mengaku tak bisa menikmati hasil jerih payahnya karena saldo sebesar Rp9,6 miliar tidak dapat diambil karena dibekukan Indodax dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Indodax merupakan platform jual beli (marketplace) aset kripto di Indonesia.

Menurut salah satu kuasa hukumnya dari Syamsu Djalal & Partners, Abdul Basir Ratuconsina, pembekuan berlangsung sejak 28 Mei hingga kini atau Senin 27 Juni 2022.

Pihaknya sudah melayangkan dua kali permintaan keterangan kepada Indodax, yakni pada 14 Juni dan 20 Juni, namun tidak mendapatkan tanggapan sedikit pun. Begitu juga ke PPATK.

"Keuntungan itu mutlak menjadi hak klien kami. Kenapa tidak diberikan, ditahan, mau apa ini, ada apa? Parahnya lagi, PPATK ikut memblokir tabungan klien kami sejak 6 Juni yang sama sekali tidak ada dasar hukum dan sangkut pautnya," kata Basir melalui keterangan tertulisnya.

Dia mengungkapkan, pemblokiran tidak hanya terhadap rekening Munawar, tapi juga milik sang istri.

"Rekening klien kami di Bank BCA, BNI, BRI, dan Mandiri. Ada apa ini? Wajar kalau kami menilai PPATK tidak suci, ada oknum yang memainkan hak orang. Klien kami dizolimi," tegasnya.

Kuasa hukum Munawar lainnya, Jose Andreawan, mempertanyakan kinerja PPATK.

Halaman:

Editor: Fauzan Jazadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Siap-siap, PT KAI Bakal Suguhkan Kereta Panoramic

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:16 WIB

Haji Eko, Ksatria Sebenarnya.

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:19 WIB

Wujudkan Parlemen Modern, Mungkinkah?

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:05 WIB
X