Kejati DKI Sampaikan Pemahaman Hukum Kepada Para SKPD dan Lurah Terkait Korupsi dan Restorative Justice

- Kamis, 30 Juni 2022 | 15:09 WIB
Gedung Kejati DKI Jakarta (Foto: Pikiran Rakyat)
Gedung Kejati DKI Jakarta (Foto: Pikiran Rakyat)


JAKARTA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan penerangan hukum selama dua hari yang dimulai pada Selasa (28/6) hingga Rabu (29/6), di Lantai 22 Blok G Gedung Balaikota.

"Seksi Penerangan Hukum pada Asisten Bidang Intelijen (Asintel) Kejati DKI Jakarta telah menyelenggarakan kegiatan Penerangan Hukum selama 2 hari berturut-turut dilingkungan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta," kata Kasi Penkum Kejati DKI, Ashari Syam dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).

Pada hari pertama, sasarannya atau para peserta merupakan kepala SKPD dengan tema: "Menghindari Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah". Kemudian pada hari kedua, yang menjadi peserta adalah para Lurah dengan tema "Restorative Justice sebagai Instrumen Penyelesaian Perkara Pidana".

Ashari menjelaskan bahwa kegiatan penerangan hukum tersebut dikemas dalam bentuk kolaborasi kelembagaan sebagai perwujudan implementasi tugas dan fungsi jaksa yang menyampaikan soal permasalahan hukum.

"Yaitu membangun hubungan antar lembaga pemerintahan dan melaksanakan fungsi penerangan hukum itu sendiri baik berupa sosialisasi maupun penyampaian pemahaman hukum," ucapnya.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti seluruh kelurahan dan para SKPD di Pemprov DKI Jakarta. Mengingat kerjasama pengamanan pembangunan strategis daerah yang sudah terjalin selama ini antara Kejati DKI Jakarta dengan Pemda DKI Jakarta.

"Maka sasaran penyuluhan dan penerangan hukum diarahkan kepada kepala SKPD. Hal tersebut dengan tujuan agar kepala SKPD sebagai pejabat yang berwenang dalam pembangunan strategis daerah, dapat lebih memperkuat komitmen integritas bersama jajarannya untuk menghindari penyimpangan sekecil apapun dalam proses pembangunan strategis daerah yang dapat berujung kepada tindak pidana korupsi," paparnya.

Demikian halnya mengenai sasaran terhadap para Lurah, bahwa dari aspek intelijen, kelurahan memiliki fungsi problem solving karena merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Yaitu bagaimana cara mengidentifikasi dan menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, baik itu permasalahan sosial kemasyarakatan maupun permasalahan hukum di wilayah kerjanya.

"Dengan tujuan agar para Lurah dapat memahami konsep utuh restorative justice yang merupakan metode problem solving di bidang hukum pidana," ucapnya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tumben, Tiket KA Nataru Sepi Peminat, Kurang Laris

Senin, 28 November 2022 | 22:42 WIB

Yudo Margono akan Gantikan Andika Perkasa

Senin, 28 November 2022 | 18:55 WIB

Emil dan Golkar Miliki Relasi Saling Melengkapi

Senin, 28 November 2022 | 18:14 WIB

Kajati DKI, Reda Manthovani Hijaukan Jakarta Selatan

Senin, 28 November 2022 | 16:27 WIB

Komisi I DPR Dukung RKUHP Segera Tuntas

Senin, 28 November 2022 | 15:21 WIB

DPR Pastikan Terus Dukung Kemajuan Alutsista TNI

Senin, 28 November 2022 | 13:37 WIB

Tommy Kruniawan Apresiasi Right Issue PT Adhi Karya

Senin, 28 November 2022 | 11:44 WIB

Kejar Kompetensi HSSE Via Inovasi HTCW 2022

Senin, 28 November 2022 | 09:48 WIB
X