Sengketa Rico Sia dengan Pemprov Papua Barat, PN Manokwari Dinilai Lampaui Wewenang

- Rabu, 6 Juli 2022 | 23:16 WIB
Benryi Napitupulu selaku Kuasa Hukum Rico Sia (Dok. Pribadi Benryi Napitupulu)
Benryi Napitupulu selaku Kuasa Hukum Rico Sia (Dok. Pribadi Benryi Napitupulu)

SORONG- Perkara perdata yang melibatkan politisi Rico Sia dengan Pemprov Papua Barat telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah sesuai putusan Mahkamah Agung (MA). 

Perkara itu berupa utang piutang, dimana Rico Sia menggugat Pemprov Papua Barat untuk membayar utangnya senilai Rp 150 miliar. Rico Sia menang dalam gugatan tersebut dan Pemprov Papua Barat disuruh membayarnya sejak 2019, namun hingga sekarang belum dilaksanakan.

Bahkan, perkara tersebut dimentahkan kembali oleh Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Papua Barat.

Baca Juga: Susah Menabung, Mungkin ini Penyebabnya

Benryi Napitupulu selaku Kuasa Hukum Rico Sia mengatakan, PN Manokwari hanya menerima delegasi dari PN Sorong untuk melaksanakan eksekusi, tetapi malah mengadili kembali dengan menetapkan eksekusi yang isinya melampaui wewenang yang didelegasikan dari PN Sorong.

"Karena itu Penetapan Eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri (PN) Manokwari di Kantor Gubernur pada 22 Juni lalu itu cacat hukum," kata Benryi Napitupulu melalui keterangannya, Rabu 6 Juli 2022.

Benryi menuturkan, tindakan melampaui wewenang terlihat dari isi penetapan eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.Mnk Jo Nomor : 4/Pdt.Eks/2020/PN.Son Jo Nomor : 69/Pdt.G/2019/PN. Son Jo Nomor : 53/Pdt.G/2020/PN. Son Jo Nomor : 4/Pdt/2021/PT.JAP Jo Nomor : 2497K/Pdt/2021, tanggal 13 Juni 2022 telah merubah isi delegasi yang dimandatkan oleh PN Sorong kepada PN Manokwari, khususnya pada poin kedua.

Baca Juga: PPATK Sebut Dana Yang Dihimpun Oleh ACT Diputar Ke Bisnis, ACT: Bukan Momentumnya Saat Ini Dijawab!

Pada poin kedua berbunyi: “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya dan memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 209 RBG untuk kepada Termohon Eksekusi yaitu Gubernur Papua Barat, beralamat di Jalan Brigjen Marinir (Purnawirawan) Abraham O. Atururi dengan cara menganggarkan/memasukan pada Penganggaran DIPA pada instansi Pemerintah, APBN atau APBD tahun anggaran berjalan (2022) atau tahun anggaran berikutnya (2023) yang  tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 69/Pdt.G/2019/PN. Son, tertanggal 30 Oktober 2019, paling lambat tahun anggaran 2021".

Halaman:

Editor: Fauzan Jazadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Lagi, Sido Muncul Bantu Cianjur

Selasa, 6 Desember 2022 | 06:33 WIB

Perpusnas Sejahterakan Masyarakat

Senin, 5 Desember 2022 | 15:46 WIB
X