Sengketa Rico Sia dengan Pemprov Papua Barat, PN Manokwari Dinilai Lampaui Wewenang

- Rabu, 6 Juli 2022 | 23:16 WIB
Benryi Napitupulu selaku Kuasa Hukum Rico Sia (Dok. Pribadi Benryi Napitupulu)
Benryi Napitupulu selaku Kuasa Hukum Rico Sia (Dok. Pribadi Benryi Napitupulu)

Atas penetapan eksekusi yang dikeluarkan tersebut, Benryi Napitupulu selaku Pemohon Eksekusi pun mengajukan keberatan terhadap bunyi amar penetapan dimaksud yang menyebutkan yaitu, “ …… dengan cara menganggarkan/memasukan pada Penganggaran DIPA pada instansi Pemerintah, APBN atau APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya …..”.
 
Karena keberatan dengan isi penetapan eksekusi tersebut, Benryi menyatakan tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Eksekusi Nomor : 10.BA.Pdt.Eks/2022/PN.Mnk, hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 dengan cara membubuhkan catatan dengan tulisan tangan “NB: Penetapan tidak sesuai dengan delegasi untuk memindahbukukan dari RKU BPD ke Rekening Rico. (Tanda tangan Benryi Napitupulu, SH)”, dikarenakan bertentangan dan tidak sesuai dengan isi Amar Penetapan Eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2020/PN. Son, tanggal 8 April 2022 yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong yang dimintakan Delegasi kepada Pengadilan Negeri Manokwari dengan Amar Penetapan sebagai berikut : “…… untuk melaksanakan Eksekusi dengan mentransfer/pindahbuku dari Rekening Kas Umum Daerah BPD Papua ke Bank BRI Kantor Cabang Tamalanrea atas nama Rico………”. 

Baca Juga: Hasil Piala AFF U-19: Timnas Indonesia vs Thailand Imbang 0-0, STY Kembali Gagal Taklukkan Tim 'Gajah Perang'

“Dari Penetapan Delegasi Eksekusi yang telah dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tersebut, telah secara nyata dan dengan terang-terangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tidak profesional dalam melaksanakan eksekusi, karena telah membuat dan atau mencantumkan Amar Penetapan sendiri yang sebelumnya tidak pernah termuat dalam Pendelegasian yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong,” jelas Benryi Napitupulu.

Menurut Benryi, dalam pertimbangan putusan MA No 2497 K/PDT/2021, bahwa oleh karena tidak ada perintah penundaan oleh pejabat yang berwenang, maka Pelawan (Pemprov Papua Barat) berkewajiban melaksanakan isi putusan Akta Perdamaian No 69/Pdt.G/2019/PN Son tanggal 30 Oktober 2019.

"Nah, dari penetapan eksekusi Ketua PN Manokwari itu artinya menunda pembayaran, padahal dalam akta perdamaian itu dilaksanakan paling lama tahun 2021. Artinya paling lambat di situ, dibayar tahun 2021. Itu isi perjanjiannya," tegas Benryi.

Baca Juga: WMA Tegaskan Hanya IDI yang Diakui Sebagai Satu-satunya Organisasi Dokter Indonesia

Oleh karenanya tambah Benryi, setelah mendapat putusan inkrah, perlawanan, pembayaran yang termuat dalam acta van Dading tersebut karena sudah ditolak oleh MA, maka PN Sorong, langsung melaksanakan eksekusi,  yang kemudian eksekusi didelegasikan kepada PN Manokwari

"Namun kemudian apa yang sudah diputuskan MA atas perlawanan yang dibuat Pemprov kemudian dirubah kembali, diadili kembali oleh PN Manokwari. Kan aneh, itu sama saja PN Manokwari membatalkan putusan MA,” ujar Benryi.

Terkait masalah ini, Benryi meminta legal opinion kepada Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Bandung Prof. Dr. I Gde Pantja Asnawa, SH, MH yang secara tegas mengatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Manokwari telah melakukan tindakan hukum yang melampaui wewenang.

Baca Juga: Saatnya Jadi Milenial Cerdas Keuangan dan Investasi

Halaman:

Editor: Fauzan Jazadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Ajukan Kasasi Kasus KSP Indosurya

Minggu, 29 Januari 2023 | 18:28 WIB

Pos Indonesia Bantu Program ATM Beras

Sabtu, 28 Januari 2023 | 22:30 WIB
X