Negara Dinilai Sengaja Menggiring Opini Publik Agar ACT Tersangkut Teroris

- Sabtu, 9 Juli 2022 | 16:05 WIB
Negara Dinilai Sengaja Menggiring Opini Publik Agar ACT Tersangkut Teroris (Istimewa )
Negara Dinilai Sengaja Menggiring Opini Publik Agar ACT Tersangkut Teroris (Istimewa )

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com, -- Pakar komunikasi dari Universitas Sahid Jakarta, Dr Algooth Putranto meminta publik lebih bijaksana dalam menyikapi pembentukan opini publik yang telah mengaitkan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan kelompok atau individu terduga teroris.

Dia menilai data yang dimiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum cukup valid namun sudah mengarahkan opini bahwa ACT tersangkut teroris hingga langsung menyatakan melakukan pemblokiran rekening.

"Ini yang dinamakan trial by press. Membentuk dulu opini publik melalui media bahwa seakan-akan pihak yang dituduhkan itu bersalah, sementara fakta yang dimiliki masih belum cukup kuat. Ini sangat berbahaya," kata Algooth dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Sabtu (9/7/2022).

Baca Juga: Yenny Wahid vs Muhaimin Iskandar; Terlukalah Sampai Kau Mampus!

Sejauh ini, Algooth melihat adanya kecenderungan ke arah tersebut. Ia menyatakan isu terkait aliran dana teroris dengan ACT sebenarnya sudah muncul sejak lama, sekitar 2018. Sayangnya, hingga kini narasi yang dimunculkan masih sebatas dugaan. "Ini menjadi pertanyaan kritis, mengapa sekarang kembali lagi muncul di saat ACT sedang bermasalah. Ada apa ini," tanyanya.

Algooth mengatakan jika ACT memang tersangkut dengan masalah terorisme maka lembaga negara terkait sudah seharusnya dapat sejak lama mendeteksinya. Ia justru bertanya motif pemerintah yang sekarang ini berusaha untuk menggiring opini publik dalam mengaitkan persoalan terorisme ini dinilainya tidak profesional.

Baca Juga: What the Fuck (Pembacaan atas Prambanan Jazz Festival 2022).

Faktanya sampai saat ini, lanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah menyatakan lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak masuk dalam Daftar Terduga Terorisme atau Organisasi Terorisme (DTTOT).

PPATK telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT. Hal ini merupakan Peraturan Bersama (Joint Regulation) antara Ketua Mahkamah Agung, Menlu, Kapolri, BNPT dan PPATK.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Lagi, Sido Muncul Bantu Cianjur

Selasa, 6 Desember 2022 | 06:33 WIB

Perpusnas Sejahterakan Masyarakat

Senin, 5 Desember 2022 | 15:46 WIB
X