MK Dinilai Jadi Korban Permainan Politik

- Kamis, 14 Juli 2022 | 11:05 WIB
Tangkapan layar Gelora Talk bertajuk Menyoal Putusan MK atas UU Pemilu: Pilihan Rakyat Makin Terbatas. (Gelora Media Center)
Tangkapan layar Gelora Talk bertajuk Menyoal Putusan MK atas UU Pemilu: Pilihan Rakyat Makin Terbatas. (Gelora Media Center)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini menjadi korban dari permainan politik. Sehingga putusan yang dihasilkan dinilai tidak independen.

“Hal ini setidaknya bisa dilihat dari putusan penolakan Hakim Konstitusi terhadap 30 kali gugatan uji materi (judicial review) terkait Undang-undang Pemilu yang diajukan ke MK,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk Menyoal Putusan MK atas UU Pemilu: Pilihan Rakyat Makin Terbatas, Rabu (13/7).

Menurutnya, kamar yudikatif seperti MK, seharusnya independen. Bukan justru terperangkap dalam permainan politik politisi. Saat ini, aktor-aktor politik yang ingin berkuasa terus telah menyandera MK.

“Makanya saya berani mengatakan, MK adalah korban. Karena saya pernah menjadi politisi, tahu betul permainan politik seperti ini,” ujarnya.

Karena itu, publik tidak bisa berharap banyak pada MK untuk memiliki kesadaran internal untuk memperbaiki dirinya. Jadi untuk memperbaiki MK ke depan, perlu elaborasi definisi negarawan agar mereka tidak mudah dipengaruhi politisi.

MK saat ini mendesak untuk dilakukan reformasi, karena keberadaanya telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya, yakni sebagai penjaga konstitusi. Kita ini terlalu romantis, sudah 30 kali ditolak, kalau sudah 30 kali, ya MK sudah disandera terus oleh politisi. Maka politisinya kita tumbangkan,” tandasnya.

Terganjal
Sementara mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, MK tetap akan menolak gugatan yang diajukan. Hal itu sepanjang tidak ada keinginan dari oligarki di Istana dan partai politik tertentu untuk merevisi UU Pemilu karena calon presidennya yang diusung terganjal.

“Indepedensi MK sudah hilang, meski sidangnya terbuka. Sidang tidak ada yang tertutup itu bukan jaminan tidak ada penyimpangan dan korupsi. Itu sudah terbukti, ada hakim MK yang korupsi,” tegasnya.

Tim Kuasa Hukum Partai Gelora untuk Judicial Review Said Salahudin menambahkan, proses pembuktian pokok permohonan dalam sidang pemeriksaan di MK tetap diperlukan. Apalagi batu uji yang dijadikan dasar gugatan berbeda dengan perkara-perkara yang sudah diputus sebelumnya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Semeru Awas! Hampir 2 Ribu Jiwa Mengungsi

Minggu, 4 Desember 2022 | 18:18 WIB

Prita Kemal Gani Terus Menginspirasi.

Minggu, 4 Desember 2022 | 11:46 WIB

Peneliti Asing Erik Meijaard Dilaporkan Melanggar UU

Sabtu, 3 Desember 2022 | 23:57 WIB

Gempa 6,4 Garut, BNPB Sebut Ada Warga yang Terluka

Sabtu, 3 Desember 2022 | 20:59 WIB
X