Pakar Hukum; Pelimpahan IUP oleh Mardani Maming Tidak Langgar UU Minerba

- Rabu, 27 Juli 2022 | 07:16 WIB
Mardani H. Maming (Istimewa )
Mardani H. Maming (Istimewa )

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com,- Pakar Hukum Pertambangan, Ahmad Redi, berpendapat Mardani H. Maming tidak melanggar Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara saat menandatangani Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (PT BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN).

Pendapat Ahmad Redi membantah pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa penerbitan surat keputusan itu telah melanggar Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Minerba.

Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Minerba menyatakan; “Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.”

Baca Juga: Bohong

Menurut Ahmad Redi, dari konstruksi norma pasal tersebut, jelas terlihat bahwa larangan pemindahan IUP dan IUPK ditujukan kepada pemegang IUP dan IUPK.

“Karenanya, ketentuan ini tidak dapat ditujukan kepada subjek norma lain, seperti Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), gubernur, bupati, atau walikota,” kata Ahmad Redi yang menyampaikan pendapat ahlinya dalam Persidangan Permohonan Praperadilan yang diajukan Mardani Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, (25/7/2022).

Kuasa hukum Mardani Maming, Abdul Qodir bin Aqil, mengatakan kliennya telah mempertimbangkan aturan hukum pertambangan dan administrasi pemerintahan saat meneken surat keputusan tersebut pada 16 Mei 2011.

Baca Juga: Film Pesantren; Open Mind For a Different Views.

Surat keputusan bupati itu, menurut Abdul Qodir, telah didasarkan atas adanya perjanjian antara PT BKPL dan PT PCN dan rekomendasi pelimpahan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Pesawaran Bawa Sulam Jelujur ke New York

Sabtu, 4 Februari 2023 | 19:15 WIB

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Besok 5 Februari 2023

Sabtu, 4 Februari 2023 | 15:14 WIB

LMK Pelari Datang, Revolusi Royalti Menjelang.

Sabtu, 4 Februari 2023 | 07:55 WIB

ASEAN Tak Boleh Menjadi Proksi Pihak Mana Pun

Jumat, 3 Februari 2023 | 22:16 WIB
X