Nasib Nelayan Indonesia di Tengah Kebijakan KKP

- Minggu, 31 Juli 2022 | 18:52 WIB

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-

Indonesia mempunyai wilayah perairan yang sangat luas, yaitu sekitar 6.4 juta km2 dan mencakup 70% dari wilayah keseluruhan Negara Indonesia. Sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia pun berlimpah antara lain, perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Namun dengan kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah itu, belum sepenuhnya mengangkat nasib nelayan Indonesia. 


"Ada beberapa masalah yang dihadapi nelayan Indonesia, salah satu hal yang sering dikeluhkan para nelayan adalah persoalan ketersediaan bahan bakar solar subsidi. Karena patut diduga masih ada pemanfaatan solar oleh pihak yang seharusnya tidak berhak," ujar Pengamat Maritim - Sekjend Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Maritim (FORKAMI) yang juga Wasekjend Bidang Maritim Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam keterangan persnya di Jakarta (31/07/2022).


"Disamping ketersediaan solar subsidi, disparitas harga solar subsidi dan nonsubsidi pun ikut mempengaruhi nelayan untuk pergi melaut mencari ikan. Lonjakan harga dari Rp 8.000 menjadi Rp 18.000 ikut mempengaruhi perhitungan biaya melaut para nelayan," sambung Capt. Hakeng. 

 

Baca Juga: Hadir di Laga Bali United vs Persija, PINTU Kenalkan Aset Crypto ke Ribuan Penggemar Sepak Bola


Ketersediaan dan harga solar yang melambung menurut Capt. Hakeng , sebetulnya tidaklah juga menjadi kendala utama para nelayan untuk tidak melaut. Tapi ada hal lain, yakni penerapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2021 yang ditenggarai menjadi biang keladinya. 


Menurut Capt. Hakeng peraturan tersebut  dinilai memberatkan nelayan. Karena ketentuan naiknya besaran tarif PNBP kepada nelayan menjadi sekitar 5-10 persen dirasa sangat memberatkan. Padahal Aturan sebelumnya yakni PP Nomor 62 tahun 2002 mengatur kategori kapal kurang dari 60 GT hanya dikenakan tarif 1 persen.

Kemudian di PP Nomor 75 Tahun 2015 naik menjadi 5 persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT. Dan di aturan terbaru, PP Nomor 85 Tahun 2021, ketentuan ini justru diperluas menjadi kapal dengan ukuran 5-60GT dikenakan tarif 5 persen untuk PNBP.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peta Koalisi Masih akan Berubah

Senin, 26 September 2022 | 20:38 WIB

Diperhitungkan Prabowo, Ridwan Kamil Tak Mau Ge-er

Senin, 26 September 2022 | 16:52 WIB

Kelompok Buruh Samarinda Dukung Firli Maju Pilpres

Senin, 26 September 2022 | 16:38 WIB

Ketua Umum Dewan LVRI:Pancasila,Kunci Persatuan

Senin, 26 September 2022 | 16:28 WIB

Riko Dapat Perhatian Media Ceko. Kudela: Dia Hebat!

Senin, 26 September 2022 | 11:05 WIB
X