Kebanyakan Pekerja Musik Belum Sejahtera, Pemerintah Minta PAPPRI Bisa Ikut Memperjuangkan

 

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pekerja kreatif seperti penggubah lagu, penyanyi, pemusik, sebagian besar belum menikmati hasil karyanya secara layak.  Pekerja seni musik sering mengalami masalah mulai dari upah, kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja perempuan. 

 

Menanggapi hal itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI) mampu membawa kemajuan nyata bagi organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik anggota PAPPRI, dan juga bagi pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya.  

 

"Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus membuktikan komitmennya untuk melawan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia, "  katanya saat mengikuti pelantikan dan pengukuhan

DPP PAPPRI secara virtual, di Jakarta, Senin (1/8/2022)

 

Ida Fauziyah menambahkan kesenian di Indonesia tak pernah kekurangan jumlah perempuan. Namun, adanya PAPPRI sebagai wadah yang menghimpun para pekerja seni di bidang musik, menjadi angin segar yang membawa harapan bagi perbaikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi para anggotanya.

 

Menaket mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga diisi dengan penghargaan kepada para pemusik legendaris kita. "Hal ini menunjukkan komitmen PAPPRI untuk terus memberi perhatian dan penghargaan kepada para artis dan pekerja musik yang telah berkontribusi besar bagi dunia permusikan di Indonesia, "  ujarnya.

 

 

Ketua Umum PAPPRI Tony Wenas  mengatakan pihaknya akan bermitra dengan pemerintah dalam memimpin PAPPRI dalam mengurus para musi dan penyanyi di Indonesia.

 

 

"Kita akan bermitra dengan pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan para pekerja seni musik.

 

Sebab tak dipungkiri, pekerja seni sering mengalami masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi, terutama pada pekerja perempuan, " ujar Tony yang terpilih sebagai Ketum dalam Munas PAPPRI di kota Mataram, NTB, awal Maret 2022 lalu.***