Eks Komisaris Perusahaan Perkebunan Sawit Minta Perlindungan ke Jokowi

- Jumat, 12 Agustus 2022 | 13:30 WIB

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-
Mularis Djahri Bin Djahri Agung (58 tahun), salah satu pengusaha asal Sumatera Selatan memohon perlindungan kepada Presiden Joko Widodo. Mularis merasa dikrimalisasi dan dizhalimi oknum aparat kepolisian Polda Sumatera Selatan.

Melalui tim kuasa hukumnya, Mularis Djahri memohon Presiden RI memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung agar menghentikan kriminalisasi dan menghentikan proses penyidikan serta mengeluarkan yang bersangkutan dari tahanan.

Alex Noven, ketua tim kuasa hukum Mularis Djahri mengatakan, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Mularis Djahri merupakan kriminalisasi dan penzhaliman serta kesewenang-wenangan oleh oknum aparat Polda Sumsel. Sebab Mularis Djahri dilaporkan dengan Laporan Model A (aduan yang dibuat oleh anggota polisi), dengan laporan telah berkebun di areal perkebunan tebu PT. Laju Perdana Indah (LPI).

Baca Juga: Bidik Konsumen Muda, Suzuki Luncurkan Baleno Dan S-Presso Sekaligus di Giias 2022

“Padahal klien kami berkebun di lahan milik sendiri dan selama mengusahakan perkebunan tersebut sampai kini tidak pernah ada protes dan klaim dari pihak PT. LPI. Kalau memang ada klaim atau komplain dari PT. LPI itu berarti masuk ranah perdata, sengketa kepemilikan. Bukan pidana,” ungkap Alex Noven, Kamis (11/8/2022)

Oleh karena itu pihaknya meminta agar pihak berwenang menghentikan kesewenang-wenangan dan proses penyidikan terhadap Mularis Djahri. Kuasa humum juga mohon dengan hormat agar Mularis Djahri serta anaknya Hendra Saputra yang ditahan belakangan dikeluarkan dari tahanan.

Sebelumnya, Kepala Polda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan, Mularis menjadi tersangka atas kasus dugaan pendudukan lahan perkebunan secara tidak sah seluas 4.300 hektare milik PT Laju Perdana Indah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca Juga: Balada Sambo, Kau Bukan Dirimu Lagi

”Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel menduga dalam kasus tersebut terdapat unsur kerugian negara bila dilihat dari hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap perusahaan Mularis,” terang Toni Harmanto.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peta Koalisi Masih akan Berubah

Senin, 26 September 2022 | 20:38 WIB

Diperhitungkan Prabowo, Ridwan Kamil Tak Mau Ge-er

Senin, 26 September 2022 | 16:52 WIB

Kelompok Buruh Samarinda Dukung Firli Maju Pilpres

Senin, 26 September 2022 | 16:38 WIB

Ketua Umum Dewan LVRI:Pancasila,Kunci Persatuan

Senin, 26 September 2022 | 16:28 WIB

Riko Dapat Perhatian Media Ceko. Kudela: Dia Hebat!

Senin, 26 September 2022 | 11:05 WIB
X