Pemerintah Diminta Stop Bayar Bunga Obligasi Rekap BLBI

- Jumat, 12 Agustus 2022 | 15:40 WIB
Staf Ahli Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hardjuno Wiwoho (Dok. Pribadi)
Staf Ahli Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hardjuno Wiwoho (Dok. Pribadi)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pemerintah diminta untuk menghapus semua mata anggaran yang tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Antara lain seperti pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Pasalnya, pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex BLBI, membuat anggaran untuk rakyat menjadi terbatas," kata Staf Ahli Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hardjuno Wiwoho, di Jakarta, Jumat (12/8).

Menurutnya, anggaran tersedot habis untuk hal yang tidak penting. Selain itu, pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex BLBI juga tidak produktif.

"Alihkan saja anggaran itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apalagi, Presiden Joko Widodo menyatajan subsidi BBM telah mencapai Rp 502 triliun," ujarnya.

Dikatakan, hal itu menjadi warning bagi APB. Sebab bila terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting, maka bisa menjadi ancaman bagi masa depan anak cucu bangsa.

"Sudah saatnya Presiden menunjukkan kekuatan pada konglomerat yang selama ini mengangkangi negara. Yakni dengan menikmati bunga rekap hingga Rp 50-an triliun per tahun yang diambil dari APBN," tandasnya.

Borok
Doa menambahkan, obligasi rekap BLBI merupakan borok yang bikin sakit semua tubuh. Sebab, pajak rakyat dipakai untuk membayar bunga selama 23 tahun sejak 1999.

"Padahal, bank-banknya hari ini sudah jadi bank raksasa semua. Sampai kapan dibiarkan? Tidak adil jika pajak rakyat terus dibiarkan untuk membayar beban subsidi bunga obligasi rekap sampai 2043," tegasnya.

Apalagi, angkanya bernilai total Rp 4000 triliun. Jumlah yang fantastis sekali. Menurutnya, hal itu sangat berbahaya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Peta Koalisi Masih akan Berubah

Senin, 26 September 2022 | 20:38 WIB

Diperhitungkan Prabowo, Ridwan Kamil Tak Mau Ge-er

Senin, 26 September 2022 | 16:52 WIB

Kelompok Buruh Samarinda Dukung Firli Maju Pilpres

Senin, 26 September 2022 | 16:38 WIB

Ketua Umum Dewan LVRI:Pancasila,Kunci Persatuan

Senin, 26 September 2022 | 16:28 WIB

Riko Dapat Perhatian Media Ceko. Kudela: Dia Hebat!

Senin, 26 September 2022 | 11:05 WIB
X