Pemerintah Diminta Stop Bayar Bunga Obligasi Rekap BLBI

- Jumat, 12 Agustus 2022 | 15:40 WIB
Staf Ahli Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hardjuno Wiwoho (Dok. Pribadi)
Staf Ahli Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hardjuno Wiwoho (Dok. Pribadi)

"Apalagi, tingkat kemiskinan hari ini masih dua digit dan ancaman kelaparan di depan mata. Alangkah baiknya, dana yang sangat besar itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," ucapnya.

Dia menilai, ekonomi Indonesia masih dibayang-bayangi situasi ketidakpastian. Apalagi, saat ini semua negara dalam tekanan keuangan hebat.

"Pasalnya, anggaran besar untuk pandemi Covid kemarin berasal dari utang. Dan hari ini memanasnya geopolitik dan juga perubahan iklim menaikkan inflasi saat ekonomi sedang mundur," imbuhnya.

Selain itu, harga barang naik tapi pendapatan turun. Sehingga, situasinya berat sekali. Untuk itu, dia berharap Presiden mengambil sikap tegas saat menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan 2023 pada 16 Agustus nanti.

"Salah satu bentuk ketegasan sikap presiden adalah dengan berani menyetop pembayaran bunga rekap. Hal itu akan jadi proklamasi kemerdekaan dari konglomerat hitam negeri ini," tukasnya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

KASN Selenggarakan Anugerah Meritokrasi ke 3

Kamis, 8 Desember 2022 | 12:05 WIB

Giliran Sukabumi Diguncang Gempa Darat

Kamis, 8 Desember 2022 | 11:38 WIB

Semeru Didominasi Letusan-letusan Kecil

Rabu, 7 Desember 2022 | 21:32 WIB

Pencapresan KIB Pengaruhi Peta Politik Nasional

Rabu, 7 Desember 2022 | 20:33 WIB

Bank Hana Bantu Korban Gempa Cianjur

Rabu, 7 Desember 2022 | 19:00 WIB
X