Pengamat Maritim: Anak Buah Kapal Jangan Seenaknya Langgar Hukum di Luar Negara RI

- Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:19 WIB
Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa (Istimewa)
Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa (Istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka-com - Sebuah utas yang diunggah akun @adekistrifal di media sosial Twitter mengenai anak buah kapal Warga Negara Indonesia (ABK WNI) yang ditahan Polisi Laut China mendadak viral.

Utas diunggah oleh anak dari salah satu ABK WNI itu tak ayal mendapat tanggapan dari ratusan warganet dan telah disebarkan serta disukai puluhan ribu pengguna Twitter. Dari unggahan si anak tersebut  beberapa media nasional juga ramai memberitakannya. Sehingga pihak pemerintah melalui Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha memberi penjelasan kepada media terkait kasus yang menimpa 4 ABK WNI itu.

Peristiwa yang menimpa 4 ABK WNI ini juga mendapat tanggapan Pengamat Maritim yang juga pendiri dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar, dalam keterangan persnya. Dia merasa prihatin dengan yang dialami ABK tersebut. Namun dia juga menyayangkan tindakan mereka, sehingga harus berurusan dengan  hukum di negara lain.

Baca Juga: Wakapolri Himbau Untuk Melindungi Dunia Pendidikan dari Paham Radikalisme

"Terus terang saya merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada empat ABK WNI tersebut. Tapi saya juga menyayangkan dengan kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga mereka harus berurusan dengan aparat hukum di negara lain," katanya di Jakarta, Sabtu 13 Agustus 2022.

Berdasarkan penjelasan dari pihak Kemenlu melalui Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha bahwa mereka ditangkap karena telah menyelundupkan bahan bakar bensin ke wilayah Wenzhou, RRT. Bahkan Pengadilan Rakyat Tingkat Menengah Kota Wenzhou mengungkapkan  4 ABK WNI tersebut tercatat pernah melakukan penyelundupan barang ke China sebanyak 22 kali sejak tahun 2015.

"Dari penjelasan itu saya sangat menyayangkan dengan tindakan 4 ABK WNI yakni melakukan penyelundupan BBM. Apalagi tindakannya sampai berulang 22 kali. Posisi ABK WNI jelas salah. Tindakan itu tidak hanya berdampak bagi mereka, tapi bisa memiliki dampak terhadap citra kurang baik bagi keseluruhan pelaut Indonesia yang bekerja di Negara lain, dimana bisa dianggap Pelaut dari Negara Indonesia tidak patuh pada aturan yang berlaku di negara lain," katanya.

Baca Juga: LPDB-KUMKM bantu Pengembangan Usaha untuk Koperasi

Menurutnya, para ABK WNI dalam hal ini terutama Nakhoda kapal seharusnya memahami bahwa mereka terikat oleh aturan-aturan Negara tempat Kapal mereka beroperasi.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Sumber: Pers Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mayoritas Masyarakat Puas dengan Program PTSL

Kamis, 6 Oktober 2022 | 17:56 WIB

Bertemu Mardiono, Airlangga Diskusikan Sejumlah Hal

Kamis, 6 Oktober 2022 | 17:17 WIB

DPR Dorong Rusia Hentikan Perang dengan Ukraina

Kamis, 6 Oktober 2022 | 15:47 WIB
X