Bamsoet: Presiden Ingatkan Potensi Ancaman Resesi Global

- Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:59 WIB
Rapat pimpinan lembaga tinggi negara (Dok: MPR RI)
Rapat pimpinan lembaga tinggi negara (Dok: MPR RI)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Ketua Lembaga Tinggi Negara, termasuk Presiden Joko Widodo, melakukan rapat konsultasi, membahas antisipasi terhadap berbagai kondisi global yang diperkirakan kedepannya semakin tidak menentu. Selain karena masih adanya efek pandemi Covid-19, ditambah terjadinya konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi.

Rapat konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara digagas pertama kalinya oleh (almarhum) Taufiq Kiemas saat menjabat Ketua MPR RI periode 2009-2013. Tuan rumah rapat konsultasi dilakukan secara bergantian. Hari ini Presiden Joko Widodo yang menjadi tuan rumah. Rapat konsultasi selanjutnya akan di lakukan di DPR RI dengan tuan rumah Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Presiden Joko Widodo menargetkan defisit anggaran pada tahun 2023 bisa dibawah 3 persen, maksimal 2,8 persen. Butuh kerja keras untuk merealisasikannya mengingat kondisi pemulihan global yang tidak menentu. Selain juga faktor peningkatan utang yang signifikan, menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan. Pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia mencapai USD 21,6 miliar per bulan. Sementara posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli 2022 masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional," ujar Bamsoet usai rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Lembaga Tinggi Negara, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022.

Baca Juga: Jelang Tahun Politik, Wamen Ingatkan ASN Kemenag untuk Jaga Kerukunan

Turut hadir antara lain, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua MK Anwar Usman, Ketua MA Syarifuddin, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, dan Ketua BPK Isma Yatun. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mendampingi Presiden Joko Widodo.

(Dok: MPR RI)

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagai strategi jangka pendek dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, penyusunan prioritas dan realokasi anggaran secara tepat harus segera diperlukan. Kebijakan burden sharing yang tidak hanya dengan moneter tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang. Sementara untuk strategi jangka panjang, membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun kedepan dan pada saat yang bersamaan memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.

Baca Juga: AKP Rita Yuliana Masih Jadi Perhatian Netizen, Ternyata Ini Jabatannya di Polda Metro Jaya

"Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah," jelas Bamsoet.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Sumber: Pers Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mayoritas Masyarakat Puas dengan Program PTSL

Kamis, 6 Oktober 2022 | 17:56 WIB

Bertemu Mardiono, Airlangga Diskusikan Sejumlah Hal

Kamis, 6 Oktober 2022 | 17:17 WIB

DPR Dorong Rusia Hentikan Perang dengan Ukraina

Kamis, 6 Oktober 2022 | 15:47 WIB
X