Indonesia Perlu Miliki Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

- Kamis, 18 Agustus 2022 | 15:37 WIB
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin diapit Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Ketua DPR RI Puan Maharani saat jumpa pers usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi. (Biro Pemberitaan MPR RI)
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin diapit Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Ketua DPR RI Puan Maharani saat jumpa pers usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi. (Biro Pemberitaan MPR RI)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Indonesia perlu memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Hal itu demi kesejahteraan rakyat.

"Agar ada arah pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang ada di konstitusi," kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat menghadiri Hari Konstitusi yang diselenggarakan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8).

Menurutnya, pasca Amandemen UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap, dirumuskan dalam undang-undang. UU yang dimaksud adalah UU No 17 Tahun 2007.

"UU tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Meski begitu, keberadaan UU dirasa belum optimal dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh," ujarnya.

Bahkan setiap presiden, gubernur dan bupati/walikota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap presiden dan kepala daerah.

"Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia, sulit berkesinambungan. Selain itu, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda," ujarnya.

Sehingga pembangunan nasional terkesan hanya dari proyek ke proyek. Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diwujudkan melalui politik pembangunan demi kemajuan Indonesia ke depan.

"Politik pembangunan Indonesia dapat mengisi kemerdekaan yang berfokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah tanah air dan pembangunan kebudayaan nasional," tandasnya.

Tahapan
Dikatakan, politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya dan perencanaan pembangunan nasional. Sasaran pembangunan seharusnya tidak hanya sekadar pembangunan fisik.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Semeru Awas! Hampir 2 Ribu Jiwa Mengungsi

Minggu, 4 Desember 2022 | 18:18 WIB

Prita Kemal Gani Terus Menginspirasi.

Minggu, 4 Desember 2022 | 11:46 WIB

Peneliti Asing Erik Meijaard Dilaporkan Melanggar UU

Sabtu, 3 Desember 2022 | 23:57 WIB

Gempa 6,4 Garut, BNPB Sebut Ada Warga yang Terluka

Sabtu, 3 Desember 2022 | 20:59 WIB
X