Pemerintah Harus Cari Solusi Ketimbang Naikkan Harga BBM

- Jumat, 26 Agustus 2022 | 21:13 WIB
Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. (Screenshoot instagram/@ptpertaminapatraniaga)
Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. (Screenshoot instagram/@ptpertaminapatraniaga)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pemerintah diproyeksikan akan menaikkan harga BBM dan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat. Namun sebaiknya, pemerintah seharusnya mencari solusi lain ketimbang terus menerus bicara kenaikan harga.

"Dengan cara menaikkan harga saja itu gampang, tetapi kita tidak bisa begitu terus, melainkan harus ada cara lain," kata Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal, Jumat (26/8).

Tapi menurutnya, sebagai solusi dalam jangka pendek, menaikkan harga BBM adalah yang paling mungkin bagi pemerintah. Sehingga, kemungkinan untuk naik lebih besar.

"Pemerintah ada kelemahan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi menurut jenis kendaraan. Karena ini masih subsidi yang melekat kepada barang bukan kepada orang," ujarnya.

Sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan, pemerintah akan menambah anggaran Bansos sebesar Rp 18 triliun. Anggaran ini diambil dari sisa program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

Namun seperti apa bentuknya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bansosnya diminta untuk diperdalam. "Anggarannya dari mana, programnya seperti apa," tandasnya.

Dilonggarkan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya, yaitu Pertalite dan Solar subsidi. Tahun ini, dimana pembatasan banyak dilonggarkan, maka orang-orang mulai bergerak, bepergian.

Disparitas, perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan non juga sangat tinggi, sehingga masyarakat memilih yang murah. "Dan, karena tidak dibatasi jadi wajar lagi, logis saja memilih yang lebih murah," tegasnya.

Terkhusus untuk solar, Faisal menjelaskan, masih sangat diperlukan untuk transportasi barang dan jasa. Jika dinaikkan, dampaknya akan sangat terasa pada harga barang dan juga konsumsi masyarakat.

"Namun tidak bisa dipungkiri, masih banyak ditemukan kasus penyelundupan solar bersubsidi. Untuk itu, dia meminta pemerintah menyiapkan mekanisme kontrol yang lebih baik," ucapnya.

Intinya, kata dia, terjadinya kebocoran, penyeludupan itu di mekanisme kontrol. Sepanjang tidak ada kontrol yang bagus, maka penyelundupan itu akan terus terjadi.

"Untuk menciptakan mekanisme kontrol tidak gampang, tapi harus ada inovasi. Mulai dari payung hukum dan teknis dan kerja keras di lapangan," imbuhnya.

Alasan
Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan, data tersebut bukanlah alasan tepat untuk menaikkan harga Pertalite. Jikapun yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu benar, maka pertanyaannya apakah solusinya harga Pertalite harus dinaikkan.

"Yakni dengan memangkas subsidi dan kompensasi?" Jika Pertalite jadi naik, masyarakat kelas menengah ke bawah akan menjadi pihak yang paling terdampak," jelasnya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Kontrol Penggunaan Gadget pada Anak

Kamis, 23 Maret 2023 | 17:14 WIB

Begini Cara Menaikkan Citra di Sosial Media.

Kamis, 23 Maret 2023 | 11:47 WIB
X