JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pemerintah masih ada waktu untuk mematangkan lagi rencana kebijakan menaikkan harga BBM non subsidi. Khususnya di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia yang bergerak turun.
"Dalam prinsip kebijakan publik, secara konsep memang harus matang dulu. Baru disampaikan ke publik,” kata pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, Kamis (1/9).
Menurutnya, harga minyak dunia saat ini bergerak turun. Sehingga baik pertamina maupun penyedia bahan bakar swasta, menurunkan harga mereka.
"Padahal dalam banyak kesempatan berbeda, pemerintah terus mengatakan beban subsidi energi terlalu berat. Sehingga perlu menaikkan harga," ujarnya.
Namun sekarang pada momentum harga turun, agak susah mencari timing yang tepat. Lalu, kapan momentum yang tepat, tentu tergantung keberanian pemerintah.
"Kalau diyakini benar, silakan dilakukan. Dan perlu disadari pemerintah, bahwa tidak ada kebijakan yang memuaskan semua pihak," tandasnya.
Pengalihan
Pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo telah membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Jayapura. Dia mengatakan, total penerima BLT pengalihan subsidi BBM di Indonesia mencapai 20,6 juta jiwa.
Meski belum resmi menaikkan harga BBM, Presiden berharap penyaluran BLT bisa memperbaiki konsumsi masyarakat. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengatakan, harga BBM tidak akan dinaikkan pada kwartal tahun ini.
Sebelumnya, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai, BBM bersubsidi akan mengalami kenaikan. Sinyal kenaikan harga sudah terlihat jelas yakni ketika Presiden mulai menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM atau BLT BBM.
"Artinya, hanya tinggal menunggu waktu yang pas untuk pengumuman resmi kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Terkait dengan BBM subsidi, saya melihat sinyal kenaikan sudah ada," tegasnya.
Sekarang tinggal menunggu momen yang pas. Lagi pula, tidak mungkin di hari yang sama BBM umum turun.
"Namun di sisi lain BBM subsidi naik. Jadinya akan membingungkan masyarakat. Selain menunggu momen, diperkirakan proses pengumuman resmi kenaikan BBM subsidi juga terkait dengan kesiapan perangkat hukum," paparnya.
Dia menduga, pemerintah mungkin tengah mempersiapkan revisi Perpres 191/2014. Yakni terkait dengan kriteria kendaraan penerima BBM subsidi.
