Pasca Harga Naik, Ridwan Kamil Minta Pertamina Buktikan Bahwa BBM Subsidi Sekarang Diterima Mereka yang Berhak

- Senin, 5 September 2022 | 16:01 WIB
Ridwan Kamil
Ridwan Kamil

BANDUNG, jakarta.suaramerdeka.com - Pemprov Jabar terus mememonitor dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM subsidi seperti pertalite dan solar terhadap warganya.

Hanya saja, Gubernur Ridwan Kamil meminta secara khusus kepada Pertamina pasca kenaikan itu bisa benar-benar menjamin sistem penjualan BBM di SPBU memang benar-benar diterima mereka yang berhak.

"Saya titip, kalau betul selama ini terjadi salah sasaran BBM subsidi, mohon Pertamina bisa punya cara bahwa yang membeli BBM subsidi itu betul-betul yang diperuntukan di SPBU, selama ini kan ya begitu saja, yang penting beli," tandasnya usai Rapat Paripurna DPRD di Bandung, Senin (5/9/2022).

Menurut dia, selama ini, kendati sudah tahu pembelian BBM dikonsumsi mereka yang tak berhak, tak ada langkah yang menunjukan adanya pembatasan.

Baca Juga: Harga BBM Subsidi Naik, Pertamina: Masih Lebih Murah, Waktu Penyesuaian yang Singkat Tak Masalah

"Tak ada skrining, jadi tolong ada upaya, untuk memastikan argumentasi bahwa pembelian BBM tepat sasaran itu sesuai dengan kenyataan di lapangan," katanya.

Menurut dia, permintaan itu pun tak terlepas bahwa anggaran terhadap BBM subsidi mencapai Rp 500 triliun sehingga menjadi alasan kenaikan tersebut. Secara implisit, Emil menyebut perlu peran BUMN energi tersebut terhadap kebutuhan pokok itu yang semestinya bisa dikendalikan.

Pemerintah daerah sendiri, katanya, tak ada pilihan lain selain mengamankan kebijakan tersebut. Kebijakan itu memang perlu disikapi sebijak-bijaknya.

Baca Juga: Pemerintah Resmi Menaikkan Harga BBM: Solar Jadi Rp 6800, Pertalite Jadi Rp 10.000, Pertamax Rp 14.500

Untuk itu, pasca kenaikan BBM subsidi tersebut, daerah berupaya untuk mengamankan dampaknya termasuk bantuan tak terduga (BTT) mengingat kemungkinan adanya ekses yang bersifat emergency.

Bagi Emil, pemerintah daerah siap memberikan bantuan tersebut. Hanya saja, langkah itu perlu kehati-hatian mengingat jenis bantuan tersebut tak bisa begitu saja dilaksanakan. Terlebih, daerah punya keterbatasan.

"Harus didefinisikan dulu karena BTT ini bisa dikeluarkan pada saat situasinya memang darurat, apakah ada ekses itu termasuk kedaruratan, maka anggaram provinsi bisa diperbantukan untuk kurangi beban masyarakat," katanya.

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mindset adalah Kunci

Kamis, 30 Maret 2023 | 15:23 WIB

Komedi dan Tragedi Sepak Bola Indonesia.

Kamis, 30 Maret 2023 | 12:07 WIB

Pengguna Medsos Indonesia Capai 219,9 juta.

Rabu, 29 Maret 2023 | 18:47 WIB
X