Menteri Sosial: Data Bansos Makin Kredibel dan Akuntabel

JAKARTA- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjamin penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial (Kemsos) lebih tepat sasaran.

Apalagi Kemsos setiap bulan melakukan pemutakhiran data sehingga tak perlu ada yang dikhawatirkan. Selain itu juga ada aplikasi cek bansos untuk mengecek kepesertaan.

“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) semakin kredibel dan akuntabel. Apabila ada masyarakat yang tidak menerima karena dihalangi oleh RT. Bisa masuk di cek bansos,” ujar Tri Rismaharini dalam diskusi online, Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), dengan tema "Alih Subsidi BBM, bansos Topang Masyarakat Miskin," pada Selasa (6/9).

Baca Juga: Panglima TNI Jenderal Andika: Anak KSAD Sudah Berhasil Masuk Akmil

Mensos menyarankan untuk segera membuka aplikasi itu lalu masuk ke usul sanggah di cek bansos. Bisa juga melalui Command Centre – 021171, maka akan ditindaklanjuti.

Kalau memang berhak, akan ada proses pendampingan dan setiap bulan selalu rutin diselenggarakan rapat APH yang melibatkan Kejagung, KPK, BPKP, dan Bareskrim Polri.

Kalau datanya benar, akan dicek rumahnya dan selanjutnya akan diusulkan ke pemerintah daerah.

“Kami selalu memutahakirkan data setiap bulan. Sesuai dengan UU Penanganan Fakir Miskin verifikasi dan validasi data dilakukan oleh daerah, lalu ada pemadanan di Dukcapil, kemudian Pemda mengusulkan ke kami untuk selanjutnya kami tetapkan. Jadi, saya membuat keputusan menteri terkait pembaharuan data ini setiap bulan setelah menerima usulan dari daerah,” tegas Mensos.

Baca Juga: Anak Anda Tipe Plegmatis? Ciptakan Suasana Menyenangkan Sebelum Berkomunikasi

Ia menerangkan selain bansos yang disampaikan oleh Kemenkeu. Kemsos juga akan memberikan tambahan bantuan sosial (top up) yang Kemenkeu selalu sebutkan bantalan, sebab ada kenaikan kenaikan harga kebutuhan dasar.

Karena itu Kementerian Sosial akan memberikan dana tambahan di luar bantuan rutin yang diterima oleh para penerima manfaat.

"Jadi, jumlah totalnya yang kita bantu sebesar 20 juta untuk 650 ribu penerima manfaat dengan nilai total Rp12, 4 trilliun. Kami menyalurkannya itu Rp150 ribu empat bulan (September - Desember). Namun kita serahkan dua kali, jadi di awal September ini sebesar dua kali Rp150 ribu atau Rp300 ribu ditambah yang rutin kalau dia penerima PKH atau BPNT atau kartu sembako, sisanya yang 2 x Rp150 ribu akan kita berikan nanti pada awal Desember,” ucapnya.

Baca Juga: Sebelum Harga BBM Naik, Optimisme Konsumen Tetap Terjaga, Masyarakat Tak Mau Konsumtif

Menurut Risma, saat ini posisinya sudah di kantor pos, PT Pos yang akan menyalurkannya.