JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Polemik yang terjadi dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menjadi tantangan berat bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Terlebih, di bawah kepemimpinan pelaksana tugas ketua umum (Plt. Ketum) baru.
"Sehingga, PPP harus ngebut membahas calon presiden (capres) dalam musyawarah kerja nasional mendatang," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray Rangkuti, Rabu (7/9).
Menurutnya, bila ada satu saja parpol anggota KIB yang keluar, maka akan rontok. Karena sudah tidak memenuhi syarat.
"Kalau biasanya, ada orang lain yang selesaikan dulu kasusnya, KIB tidak berani melakukan. Hal itu karena mereka saling membutuhkan," ujarnya.
Untuk itu, tiga serangkai PPP, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) harus tetap bersama-sama dalam koalisi. Hal itu untuk mengamankan posisi.
"Sepanjang apa nanti kisruh mereka, akan tetap menjaga PPP berada dalam koalisi KIB. Sebab, secara formal kalau keluar, membuat koalisi ini berantakan," tandasnya.
Bergabung
Tantangan lain yang dihadapi KIB adalah jika PPP kemudian memilih keluar dari koalisi, dan bergabung dengan yang lain. Terlebih jika PPP memiliki capres di luar koalisi.
"Mereka dengan evaluasinya akan tetap bertahan atau tidak," tegasnya. Golkar sendiri mengatakan, KIB masih solid dan M. Mardiono yang ditunjuk sebaga Plt. Ketum, adalah salah satu inisiator KIB.
Sebelumnya, Suharso diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP dari mukernas. Posisinya digantikan oleh Mardiono, yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.
