Pemerintah Jangan Gunakan Instrumen APBN untuk Tambah Beban Rakyat

- Kamis, 8 September 2022 | 12:44 WIB
Tangkapan layar Gelora Talk bertajuk 'Akhirnya Harga BBM Melambung Tinggi, Apa Dampaknya?' (Gelora Media Center)
Tangkapan layar Gelora Talk bertajuk 'Akhirnya Harga BBM Melambung Tinggi, Apa Dampaknya?' (Gelora Media Center)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Keputusan pemerintah yang mengurangi subsidi BBM untuk penyelamatan APBN, membawa resiko besar. Sebab, hal itu berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia.

"Karena pendapatannya tidak bertambah, tidak naik. Tetapi pada saat yang sama, ditekan dengan kenaikan harga BBM," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk 'Akhirnya Harga BBM Melambung Tinggi, Apa Dampaknya?', Rabu (7/9).

Hal itu jelas menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli. Seharusnya, pemerintah tidak menggunakan instrumen APBN dijadikan alasan untuk menambah beban rakyat.

"Karena pada saat yang sama pemerintah mendapatkan windfall atau durian runtuh, dari keuntungan beberapa komoditas. Disamping itu, harga minyak dunia saat ini sedang turun," ujarnya.

Menurutnya, keputusan menaikkan harga BBM dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Yang disayangkan, sejak Omnibus Law fungsi anggaran dan pengawasan DPR dimatikan.

"Sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatannya sudah tidak ada," tandasnya.

Manuver
Karena itu, apabila ketika terjadi manuver-manuver politik yang terjadi di DPR, sudah dianggap tidak relevan lagi. Karena publik melihat sudah tidak substantif.

"Ini akhirnya dihubungkan dengan upaya cari muka saja, termasuk yang dilakukan PKS kemarin. Semua sudah tidak ada harganya di mata masyarakat," tegasnya.

Sedangkan anggota DPR RI Periode 2004-2014 Andi Rahmat mengatakan, pemerintah seharusnya berani membeli minyak Rusia yang harganya lebih murah. Sehingga bisa melakukan restrukturisasi belanja kompensasi, tidak perlu mencabut subsidi atau menaikkan harga BBM.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Pemerintah Ajukan Kasasi Kasus KSP Indosurya

Minggu, 29 Januari 2023 | 18:28 WIB

Pos Indonesia Bantu Program ATM Beras

Sabtu, 28 Januari 2023 | 22:30 WIB
X