Dua Kali Mangkir, Pansus BLBI DPD RI Kembali Undang Robert Budi Hartono dan Sjamsul Nursalim

- Kamis, 8 September 2022 | 15:53 WIB
Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia DPD RI. (Biro Pemberitaan dan Media DPD RI)
Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia DPD RI. (Biro Pemberitaan dan Media DPD RI)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Robert Budi Hartono dan Sjamsul Nursalim kembali tidak memenuhi undangan Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (Pansus BLBI DPD) RI.

Ketidakhadiran untuk yang kedua kalinya itu, dianggap tidak menghargai dan menghormati marwah lembaga DPD.

"Saat negara mau bertanya mengapa fasilitas BLBI menjadi masalah, justru mereka enggan datang. Mereka tak tahu diuntung," kata Ketua Pansus DPD RI Bustami Zainudin usai Rapat Pansus BLBI DPD RI di Jakarta, Kamis (8/9).

Padahal menurutnya, dulu mereka minta tolong dibantu negara. Sehingga negara memberikan kepercayaan dengan memberikan hutang.

"Pansus BLBI memastikan akan segera mengirimkan surat undangan ketiga kepada Robert Budi Hartono dan Sjamsul Nursalim," ujarnya.

Sebelumnya, Pansus BLBI sudah mengirim surat undangan kedua kepada Robert Budi Hartono dan Sjamsul Nursalim untuk hadir pada Selasa (6/9) lalu. Namun keduanya, mangkir dari undangan tersebut.

"Robert Budi Hartono mengirimkan surat ke Pansus BLBI DPD RI. Dalam suratnya, dia memberi penjelasan versinya terkait akuisisi BCA," tandasnya.

Sakit
Selain itu, dalam suratnya dia beralasan tidak bisa hadir. Hal itu lantaran sedang mendampingi keluarga yang sedang sakit di Singapura.

"Tetapi bagi saya, surat balasan Robert Budi Hartono ini juga aneh. Kita kan kirim surat undangan, bukan kirim somasi, kenapa pula dia jelaskan melalui surat," tegasnya.

Dalam suratnya, Budi Hartono beralasan tidak mengetahui terkait BLBI yang diterima oleh BCA. Hal itu karena BLBI terjadi tahun 1998.

"Sementara, dia baru membeli BCA tahun 2002. Padahal, menurut data yang dimiliki oleh Pansus BLBI, masalah dari BCA bukan hanya terkait BLBI saja," tuturnya.

Namun juga terkait obligasi rekap BLBI yang dipegang BCA sebesar Rp 60 triliun. Dimana kucuran uang cash BLBI sudah selesai dengan pengambilalihan BCA menjadi milik pemerintah.

"Namun jangan pernah lupakan, sebagai upaya untuk menyehatkan neraca BCA, pemerintah menerbitkan obligasi rekap BLBI senilai Rp 60 triliun kepada BCA," jelasnya.

Berutang
Dengan memegang rekap ini, lanjutnya, seolah-olah pemerintah berutang pada BCA Rp 60 triliun. Sehingga setahun bayar bunga Rp 6 triliun.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Digitalpreneur adalah Kunci

Minggu, 28 Mei 2023 | 09:27 WIB

Pemanfaatan Digital Bagi Pertanian

Minggu, 28 Mei 2023 | 08:37 WIB

Kreatif Dan Produktif Di Dunia Digital.

Sabtu, 27 Mei 2023 | 20:38 WIB

Perkembangan Teknologi di Era Digital.

Sabtu, 27 Mei 2023 | 19:11 WIB

Membaca Adalah Kunci Dunia.

Sabtu, 27 Mei 2023 | 18:22 WIB

Jaga Bahasa di Ruang Digital.

Sabtu, 27 Mei 2023 | 08:11 WIB

To Sofia With Love

Jumat, 26 Mei 2023 | 23:08 WIB
X