Manajemem Data Base Penagihan Royalti di Indonesia Lemah dan Tidak Kuat.

- Selasa, 13 September 2022 | 16:54 WIB
Rapat Koordinasi Pelaksana Harian LMKN  (Benny Benke )
Rapat Koordinasi Pelaksana Harian LMKN (Benny Benke )

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com,- Manajeman data base penagihan royalti musik dan hak terkait di Indonesia lemah dan tidak kuat. Hal itu diperparah dengan kesadaran hukum pemilik usaha di Indonesia sangat rendah. Dan cenderung menolak untuk mulunaskan kewajibannya untuk membayarkan tagihan royalti musik dan hak terkait yang diberikan kepadanya. 

"Bahkan ada yang mempunyai jalur politik, menggunakan jalur dan kekuatan politiknya, untuk menolak membayar dan menawar tagihan royaltinya. Meski hukum positif telah menjelaskan dengan sangat detil besaran yang harus dibayarkannya. Tapi, itulah Indonesia," demikian dikatakan Yessy Kurniawan, anggota Komisioner LMKN Hak Terkait dalam Rapat Koordinasi Pelaksana Harian LMKN di hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Baca Juga: Ferdy Sambo dan Wajah Kepolisian Kita

Atas kelamahan data base penagihan royalti musik dan hak terkait itulah, LMKN berniat memperkuat databasenya. "Padahal kita bisa melakukan sinkronisasi dengan dinas Pariwisata dari tingkat Propinsi hingga Kabupaten. Untuk membangun database sekuat-kuatnya. Jadi cerita tentang kita sudah datang dengan kertas kerja yang valid (ke user), masih tidak dianggap, tidak terjadi lagi, " imbuh Yessy.

Sebelumnya dikatakan oleh Jusak Sutiono, Ketua LMK SELMI, otokritik yang paling mendasar atas kinerja LMKN tahun sebelumnya adalah koordinasi dan sinkronisasi yang belum ideal. "Jangan sampai LMKN tidak dipandang oleh user. Atau ada user tertagih dua tiga kali, " katanya.

Baca Juga: Ferdy Sambo dan Kekuasaan.

Kritik kedua, imbuh Yusak Sutiono, sistem penagihan di Indonesia ini harus dianggap sebagai bisnis murni, "Bukan (semata) sebagai pemegang hak kuasa saja, karena akan susah kalau tidak diperlakukan sebagai bisnis (penagihan ini", katanya.

Yusak menceritakan, tolok ukur keberhasilan negara tetengga, dalam hal ini Malaysia dalam sistem penagihan royalti musik dan hak terkait, tidak bisa dibandingkan dengan di Indonesia. "Malaysia uda 30 tahun. Kita problemnya, data basenya penagihannya bahkan belum 10 persen karena COVID-19, kemarin," katanya.

Baca Juga: Bohong

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X