Farhan: Sudahi Polemik Effendi Simbolon Soal TNI, Menhan & Panglima TNI Perlu Turun Tangan

+ Video Jenderal Dudung Bikin Khawatir

BANDUNG, jakarta.suaramerdeka.com - Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, M Farhan meminta polemik yang melibatkan koleganya, Effendi Simbolon gegara menyebut TNI seperti gerombolan dalam rapat dengar pendapat (RDP) disudahi.

Tak hanya itu, Farhan meminta Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turun tangan untuk mendinginkan suasana.

Langkah itu perlu dilakukan setelah beredar video KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrachman yang terkesan mengerahkan para perwira TNI jangan diam atas pernyataan Effendi Simbolon. Effendi Simbolon sendiri sudah menyatakan permintaan maaf atas pernyataannya.

Kenapa Menhan dan Panglima TNI perlu turun tangan karena Farhan mengaku khawatir dengan cara seperti itu dalam merespon permasalahan. Terlebih, selama ini, TNI merupakan lembaga negara paling dipercaya versi survei.

Baca Juga: Effendi Simbolon Minta Maaf kepada Seluruh Prajurit TNI

"Menimbulkan rasa khawatir dalam diri saya, melihat respon para personel TNI yang dapat menimbulkan persepsi bahwa TNI bisa bertindak secara keras atas sebuah pernyataan seorang anggota DPR RI yang dijamin oleh konstitusi," katanya dalam pernyataannya, Rabu (14/9/2022).

Farhan memastikan pihaknya menghormati lembaga TNI yang sangat dipercayai publik. Hanya saja, dalam penilaiannya, beredarnya video yang menampilkan sosok KSAD Jenderal Dudung itu perlu disikapi secara hati-hati.

"Dengan berpegang teguh kepada aturan yang ada, apa pun pernyataan seorang anggota DPR di sidang resmi dijamin konstitusi walaupun ada hak untuk tidak setuju dan tidak menyukai isi pernyataannya, bukan berarti hak berpendapat Pak Effendi melanggar hukum," ujarnya.

Baca Juga: Sebut TNI Seperti Gerombolan, Effendi Simbolon Minta Maaf

Sebagai sesama anggota Komisi 1, Farhan mengaku terkejut dengan pernyataan keras Effendi kepada Panglima TNI dan KSAD. Dia tak menampik pernyataan itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaksukaan kepada beberapa pihak.

Tapi baginya, sangat disayangkan pula jika arahan video tersebut benar-benar diindahkan. Karena jangan sampai ada kesan TNI kemudian dianggap bisa digunakan untuk menakuti-nakuti sesama WNI pada saat menyampaikan hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

"Karenanya kami meminta Panglima Tertinggi TNI, Menhan RI, Panglima TNI serta 3 Kepala Staff Angkatan TNI menetralkan situasi demi kondusivitas bangsa dan mengembalikan TNI sebagai angkatan bersenjata yang bisa melindungi setiap WNI, siapa pun dia dan apapun yang dilakukannya atau dikatakannya," katanya.

Baca Juga: Buntut Pernyataan Effendi Simbolon yang samakan TNI dengan Ormas, PDIP Terancam Ditinggalkan Keluarga TNI