Hasto: Aturan Presidential Threshold Justru Dibuat di Masa Pemerintahan SBY

- Minggu, 18 September 2022 | 19:27 WIB

Jakarta, suaramerdeka-jakarta.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan alasannya memberi respons terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuduh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan curang di pemilu 2024. Menurutnya, SBY jauh dari sifat seorang negarawan ketika membuat tudingan Pemerintahan Jokowi batil.

Hasto menjelaskan, tuduhan SBY disampaikan di depan forum resmi yakni rapat pimpinan nasional PD. Dalam rapat demikian, semua yang disampaikan seharusnya didasarkan oleh politik kebenaran, bukan didasarkan fitnah atau ambisi, atau berbagai informasi yang tidak tepat.

"Apa yang Pak SBY sampaikan, mendengar dan menyatakan ada tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur. Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan. Tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya, Partai Demokrat juga menyampaikan suaranya," ujar Hasto dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/9/2022).

SBY juga menuding bahwa konon akan diatur dua pasangan calon saja di Pilpres 2024. Padahal, kata Hasto, seluruh pengamat politik, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, menyampaikan analisisnya, bahwa Pemilu 2024 paling tidak ada 3 atau 4 calon. "Dan kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon," imbuhnya.

Padahal, lanjut Hasto, soal pengajuan calon presiden-calon wakil presiden, diatur dalam undang-undang yang berbasis pada UUD 1945. Saat ini, UU mengatur adanya ambang batas pencalonan (Presidential Threshold/PT). Yakni 25 persen raihan suara di pemilu atau gabungan parpol yang meraih 20 persen kursi di Parlemen. "Dan ini merupakan bagian ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa kepemimpinan Pak SBY," tegas Hasto.

Sistem itu dibangun demi membangun pemerintahan yang efektif. Bahwa presiden dan wapres terpilih tidak hanya memiliki basis elektoral yang sangat kuat dari rakyat. Tapi juga basis dukungan kursi di parlemen yang memungkinkan pemerintah terpilih dapat mengambil keputusan-keputusan yang objektif. "Karena ada dukungan minumum sebesar 20 persen kursi di DPR," imbuh Hasto.

Hasto lalu menyontohkan pentingnya hal itu. Ketika di periode pertama pemerintahannya, Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla, membutuhkan 1,5 tahun hanya untuk mengonsolodasikan Pemerintahan. Karena saat itu, terjadi mobilisasi kekuasaan di Parlemen oleh parpol yang bukan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. "Ini tentu saja menjadi kecelakaan dalam demokrasi. Bahkan ini menjadi tsunami dalam demokrasi," kata Hasto.

Karena itulah, kata Hasto, apa yang disampaikan SBY merupakan tuduhan tanpa fakta. Seakan-akan nantinya di 2024, pasangan calon yang maju di Pilpres akan diatur dan ada skenario seolah oposisi tidak bisa mencalonkan diri.

"Itu kan menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebih tanpa fakta. Kita bisa memahami bagaimana seorang ayah mendorong anaknya, misalnya. Tapi harus melihat mekanisme konstitusional yang ada. Bahwa ketentuan presidential threshold merupakan ketentuan yang sah secara konstitusi dan tidak boleh diganggu gugat," urai Hasto.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Semeru Awas! Hampir 2 Ribu Jiwa Mengungsi

Minggu, 4 Desember 2022 | 18:18 WIB

Prita Kemal Gani Terus Menginspirasi.

Minggu, 4 Desember 2022 | 11:46 WIB

Peneliti Asing Erik Meijaard Dilaporkan Melanggar UU

Sabtu, 3 Desember 2022 | 23:57 WIB

Gempa 6,4 Garut, BNPB Sebut Ada Warga yang Terluka

Sabtu, 3 Desember 2022 | 20:59 WIB
X