Jakarta, suaramerdeka-jakarta.com - Pesta demokrasi Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 semakin menghangat disertai berbagai manuver politik yang terus membombardir dah menjejalkan pengaruhnya melalui media informasi. Salah satunya adalah berupa wacana yang secara sengaja digerakkan oleh kelompok tertentu terkait pencalonan presiden untuk memimpin lebih dari dua periode.
Menurut Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Agus HS. Reksoprodjo, wacana tersebut jelas tidak sehat bagi demokrasi yang menjadi amanah reformasi serta semangat pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme) sebagaimana telah ditegaskan oleh konstitusi.
"Oleh karena itu, wacana tersebut harus tegas dihentikan," tegasnya.
Dia juga menilai, polarisasi politik sebagai dampak dari taktik politik elektoral yang cenderung berupaya terus membelah dan bukannya merangkul kesatuan, telah menyebabkan terjadi kutub-kutub masyarakat yang tidak kondusif di satu negara yang berlandaskan kesatuan dalam keberagaman. Agus juga berpendapat, penyebab polarisasi terindikasikan akibat sistem salah kaprah ambang batas pencalonan presiden atau presidential nomination threshold yang yang mengantarkan pada praktik politik transaksional-oligarkis serta menutup kesempatan masyarakat luas untuk menjadi kandidat secara adil dan setara.
Karena itu, lanjut Agus, sudah semestinya semua pihak bersepakat untuk memberikan kesempatan yang adil bagi rakyat untuk bisa mendapatkan lebih banyak pilihan dan terhindar dari politik pecah belah, teror, ataupun rasa takut.
"Bila keterbelahan itu terus berlanjut, maka bangsa ini pasti akan mengalami demokrasi politik yang stagnan, involutif, dan bahkan mengalami kemunduran," kata Agus.
Sehubungan itu, dia menyebut, LHKP Muhammadiyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Pihaknya juga mendesak partai politik untuk memberikan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam serta tidak menimbulan benturan di masyarakat melalui antitesis dua pasangan calon seperti halnya Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.
