Biar Tak 100 Persen Tergantung Impor, Harga Kedelai Petani Tak Bisa Dibeli Kurang dari Rp 10.000/Kg

jakarta.suaramerdeka.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (19/9/2022).

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mendorong segenap jajarannya untuk meningkatkan produksi kedelai nasional sehingga kebutuhan kedelai dalam negeri tidak 100 persen bergantung kepada impor.

"Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 (juta ton) itu produksi nasionalnya kan turun terus," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media selepas rapat seperti dikutip dari siaran biro pers istana.

Untuk itu, Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan antara lain agar jajarannya bisa menentukan harga kedelai agar petani tidak dirugikan. Terkait hal tersebut, Presiden meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan.

Baca Juga: Kebijakan Beras Perlu Diadopsi untuk Komoditas Pangan Lain

"Jadi untuk itu, untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp10.000 (per kilogram)," imbuh Airlangga.

Persoalan harga yang kurang menarik bagi petani ini juga yang menjadi salah satu penyebab petani enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp10.000 per kg karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp7.700 atau bahkan lebih murah.

"Jadi kita di 2018 misalnya kita produksinya di 700 ribu hektare, nah sekarang di 150 ribu hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Nah sekarang kita kan ingin semua ada mix,  tidak hanya jagung saja tetapi kedelainya juga bisa naik," jelasnya.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Tak Hanya Beri BLT Tapi Banyak Program Bantuan Lain untuk Masyarakat