Penjelasan Said Abdullah Saat Dituduh Sebagai Pengusul Agar Daya Listrik 450 VA Dihapus

- Senin, 19 September 2022 | 16:05 WIB
Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah (Istimewa)
Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah (Istimewa)

JAKARTA- Wacana penghapusan daya listrik 450 VA yang disubsidi pemerintah untuk kalangan masyarakat kelas bawah sempat ramai belakangan ini.

Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah sempat dituduh sebagai pengusul wacana penghapusan daya listrik 450 VA tersebut.

Terkait hal ini, Said Abdullah menjelaskan bahwa singgungan pada usulan penghapusan daya listrik 450 VA, muncul saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kala itu, membicarakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan APBN.

"Sayangnya yang digoreng di media sosial hanya penggalan kalimat saya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin," kata Said Abdullah melalui keterangannya, Senin (19/9).

Baca Juga: Mabes Polri Memutuskan Menolak Banding Mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo

Menurut dia, sebanyak 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Kelompok rumah tangga ini masuk kategori kemiskinan parah, yang oleh BPS termasuk keluarga berpenghasilan kurang dari 1,9 dolar AS per hari dengan kurs Purchasing Power Parity (PPP).

"Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya kita naikkan dayanya ke 900 VA. Untuk makan saja susah dan kebutuhan listriknya rata-rata hanya untuk penerangan dengan voltase rendah," jelasnya.

Baca Juga: Biar Tak 100 Persen Tergantung Impor, Harga Kedelai Petani Tak Bisa Dibeli Kurang dari Rp 10.000/Kg

Sementara, sebanyak 14,75 juta rumah tangga menggunakan daya listrik 450 VA tetapi tidak terdata dalam DTKS

Terhadap pelanggan listrik kategori ini, Badan Anggaran DPR meminta PLN, BPS, Kemensos dan Pemda melakukan verifikasi faktual.

"Verifikasi itu untuk memastikan apakah mereka seharusnya masuk ke DTKS atau tidak. Jika hasil verifikasi faktual mereka seharusnya masuk DTKS tetapi belum terdata di DTKS, maka mereka harus mendapatkan akses bansos melalui pendataan DTKS dan voltase listriknya tidak kita alihkan ke 900 VA," kata politisi PDIP ini.

Baca Juga: Wacana Jabatan Presiden Lebih Dua Periode Harus Dihentikan

Kondisi sebaliknya, jika hasil verifikasi faktual menunjukkan bukan dari keluarga kemiskinan parah, yakni berpenghasilan di bawah 1,9 dolar AS per hari, dan sesungguhnya kebutuhan listriknya meningkat dilihat dari grafik konsumsinya, maka kelompok rumah tangga inilah yang ditingkatkan dayanya ke 900 VA.

Halaman:

Editor: Fauzan Jazadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Curhat Adalah Kunci!

Sabtu, 3 Juni 2023 | 17:40 WIB

Kata Ganjar Pranowo soal Pertemuan PDIP dan PAN

Jumat, 2 Juni 2023 | 21:38 WIB

Hasto Sebut Keakraban PDIP dan PAN Sudah Lama

Jumat, 2 Juni 2023 | 17:28 WIB
X