Kendalikan Dampak Inflasi, Pemda Diminta Tak Ragu Gunakan Anggaran BTT

- Selasa, 20 September 2022 | 05:42 WIB
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dengan tema Sinergi Dan Inovasi Untuk Stabilisasi Harga Dan Ketahanan Pangan di Surabaya, Rabu (14/9). (Ditjen Keuda Kemendagri)
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dengan tema Sinergi Dan Inovasi Untuk Stabilisasi Harga Dan Ketahanan Pangan di Surabaya, Rabu (14/9). (Ditjen Keuda Kemendagri)

SURABAYA- Pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak ragu menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam pengendalian dan penanganan dampak inflasi

Hal demikian ditegaskan Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam acara Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dengan tema "Sinergi Dan Inovasi Untuk Stabilisasi Harga Dan Ketahanan Pangan" di Surabaya, Rabu (14/9).

Menurut Fatoni, penjelasan pemanfaatan anggaran BTT sudah sangat jelas sebagaimana Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2022.

Baca Juga: Ramai Media media di Inggris Menduga Hubungan Runyam Istana Versus Pangeran Harry

"Daerah diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah," jelas Fatoni.

Karenanya, Fatoni mengingatkan seluruh Pemda untuk mengoptimalkan penggunaan BTT dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah karena masuk dalam kategori mendesak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran," kata Fatoni.

Baca Juga: Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terus Tunjukkan Tren Positif

Lebih lanjut, Fatoni mengatakan, dalam hal alokasi anggaran dimaksud belum tersedia, Pemda dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran BTT melalui pergeseran kepada perangkat daerah yang membidangi melalui perubahan Peraturan Kepala.

Halaman:

Editor: Fauzan Jazadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

HT Pimpin Konsolidasi & Bimtek Partai Perindo

Jumat, 9 Desember 2022 | 10:46 WIB

Pengesahan RKUHP Meresahkan Kalangan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 10:22 WIB

KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 09:37 WIB
X