UU Perlindungan Data Pribadi Bikin Konsumen Makin Nyaman Bertransaksi Digital

- Selasa, 20 September 2022 | 21:24 WIB

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Disahkannya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh DPR RI diyakini akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Transaksi keuangan maupun bisnis, menjadi lebih aman dan nyaman.

“Konsumen akan lebih aman dan mau bertransaksi di platform yang menjamin keamanan data mereka. Makanya secara tidak langsung berdampak ke ekonomi melalui konsumsi yang lebih banyak,” kata Ekonom INDEF, Nailul Huda, Kamis (20/9/2022).

Meski tidak sepenuhnya terlindungi, menurut Nailul dengan adanya UU PDP jika ada kebocoran, konsumen mampu menuntut pihak ketiga. “Akhirnya menjadi disinsentif bagi pihak ketiga apabila datanya bocor. Maka mereka akan memperkuat keamanan data mereka,” sambungnya.

Untuk mengawasi proses ini, Nailul mengusulkan agar dibentuk badan pengawas yang independen. Badan pengawas perlindungan data pribadi diibaratkannya wasit yang memutuskan bersalah atau tidaknya pihak ketiga dalam kasus kebocoran data pribadi. "Jadi memang perlu wasit yang lebih independen karena kasus kebocoran juga terjadi di platform milik pemerintah,” lanjut Nailul.

Baca Juga: S.I.A.P QRIS di Pondok Indah Mall Perluas Akseptasi Transaksi Digital

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan potensi ekonomi digital di indonesia. Nilai ekonomi digital Indonesia juga diprediksi akan mengalami peningkatan hingga dua kali lipat menjadi USD 146 miliar pada tahun 2025. Untuk itu Pemerintah terus berupaya mengakselerasi transformasi digital guna mendukung peningkatan ekonomi digital Indonesia di masa mendatang.

“Mempercepat transformasi digital adalah kunci untuk membuka potensi kita dalam daya saing global dan pembangunan jangka panjang, memberdayakan masyarakat dan bisnis untuk meraih peluang pasar baru, terutama untuk pemulihan pasca pandemi,” ungkap Airlangga, kemarin.

Guna menciptakan iklim bisnis digital yang kondusif, salah satunya pemerintah mengeluarkan UU Perlindungan Data Pribadi ini. “Pemerintah mendorong Terbitnya regulasi yang adaptif, agile, dan progresif, pada akhirnya menjadi salah satu syarat penting dalam menciptakan iklim bisnis digital yang sehat,” tandas Menko yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Usaha Mikro

Baca Juga: Pasar Ekonomi Digital Indonesia Sangat Besar

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan pemerintah patutnya memperhatikan pelaku usaha mikro dalam upaya akselerasi transformasi digital ekonomi.

Halaman:

Editor: Fauzan Jazadi

Tags

Terkini

Pemilu 2024 Harus Sesuai Harapan Publik

Jumat, 2 Desember 2022 | 18:11 WIB

Mahasiswa Apoteker dan UTA '45 Serukan Boikot PN UKAI

Kamis, 1 Desember 2022 | 22:05 WIB
X