LPSK Menilai Penggunaan UU TPKS Jadi Tameng Melindungi Putri Candrawathi

- Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
LPSK menegaskan pihaknya menolak penggunaan instrumen legal UU TPKS untuk menjustifikasi PC sebagai korban (Screenshoot instagram/@pikiranrakyat)
LPSK menegaskan pihaknya menolak penggunaan instrumen legal UU TPKS untuk menjustifikasi PC sebagai korban (Screenshoot instagram/@pikiranrakyat)

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.comWakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan UU TPKS (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) justru dijadikan instrumen hukum tanpa ada pembuktian apakah ada kekerasan seksual atau tidak.

Diketahui, Putri sendiri telah ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudan Irjen Ferdy Sambo, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau dikenal Brigadir J.

"UU TPKS dijadikan instrumen legal melindungi ibu PC, tanpa ada upaya membuktikan apakah posisi Ibu PC sebagai korban kekerasan seksual itu benar atau tidak," kata Edwin di Bandung pada Jumat (23/9).

Dia menegaskan pihaknya menolak penggunaan instrumen legal UU TPKS untuk menjustifikasi PC sebagai korban. Edwin mengungkapkan UU TPKS tidak digunakan untuk melindungi orang seperti Putri, tapi melindungi korban yang sebenarnya.

Baca Juga: Cerita Hotman Paris Akui Sudah Sanggupi Bela Ferdy Sambo, Ada Keluarga Yang Melarangnya

LPSK, kata Edwin, melihat adanya kejanggalan dan ketidaklaziman dalam kasus dugaan tindak kekerasan seksual pada rangkaian kasus pembunuhan Brigadir J.

"Dalam kasus kekerasan seksual, perlu ada relasi kuasa, dan pelaku memastikan tidak ada saksi. Dua-duanya gugur dalam kasus ibu PC (Putri Candrawathi)," jelasnya

Edwin menceritakan, penyebutan UU TPKS muncul pertama kali dalam kasus PC pada 29 Juli, ketika dilakukan rapat koordinasi di Polda Metro Jaya, yang dipimpin oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond Siagian.

Dalam pertemuan yang dihadiri antara lain oleh LPSK, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tenaga ahli Kantor Staf Presiden, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Psikolog dijelaskan, berdasarkan UU TPKS, LPSK harus melindungi Putri.

Halaman:

Editor: Arief Sinaga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPK Pantau Investasi Telkomsel ke GOTO

Rabu, 30 November 2022 | 11:31 WIB

Tunjuk Laksamana Yudo, Alasan Jokowi Rotasi Matra

Selasa, 29 November 2022 | 18:51 WIB

KPI Siapkan 13 Inisiatif ESG pada 2023

Selasa, 29 November 2022 | 12:10 WIB

Tumben, Tiket KA Nataru Sepi Peminat, Kurang Laris

Senin, 28 November 2022 | 22:42 WIB
X