Terdapat Dugaan LO Tambang Ilegal di Sulteng, MAKI Tagih Kejagung

- Jumat, 30 September 2022 | 10:07 WIB

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.Com- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menagih Kejaksaan Agung menuntaskan dugaan penyimpangan penerbitan legal opinion terkait penambangan ilegal nikel di Sulawesi Tengah.

Hingga kini, dari catatan MAKI, banyak perusahaan yang telah berakhir Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya alias kadaluwarsa namun bisa menambang atas dasar LO yang diterbitkan.

"Kejaksaan Agung melalui Jamdatun dan Jamwas semestinya telah melakukan revisi dengan memberikan pendapat bahwa ,

Baca Juga: BI Gandeng KemenKopUKM dan IFC Gelar IN2MOTIONFEST Wujudkan Indonesia Kiblat Fesyen Muslim Dunia

kejaksaan bukan merupakan lembaga terkait yang berwenang untuk menyatakan IUP atau IUPK telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Permen ESDM Nomor 26 tahun 2018," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam siaran persnya di Jakarta kemarin.

Boyamin menegaskan, pendapat hukum kejaksaan merupakan pandangan hukum yang tidak bersifat mengikat dan tidak bisa dijadikan dasar terbitnya izin-izin penambangan oleh kepala daerah.

"MAKI meminta Kejaksaan Agung untuk memerintahkan pencabutan atas terbitnya Legal Opinion di Sulteng terkait IUP tambang nikel karena tidak berdasar ketentuan yang berlaku dan diduga terjadi penyimpangan," desaknya.

Baca Juga: Vladimir Putin Resmi Akui Wilayah Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina Wilayah Milik Moskow

MAKI juga meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan khusus atas terbitnya LO di Sulteng tersebut. Apabila terdapat bukti penyimpangan, ia mendesak segera dilanjutkan dengan penegakan hukum.

"MAKI meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi atas dugaan penambangan illegal terhadap pihak perusahaan penambangan dikarenakan aktivitas penambangan yang tidak memiliki izin sah dan memenuhi persyaratan," pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

HT Pimpin Konsolidasi & Bimtek Partai Perindo

Jumat, 9 Desember 2022 | 10:46 WIB

Pengesahan RKUHP Meresahkan Kalangan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 10:22 WIB

KUHP Tidak Berlaku untuk Kegiatan Kemerdekaan Pers

Jumat, 9 Desember 2022 | 09:37 WIB
X