JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - DPR berharap tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, tidak terulang lagi. Karenanya, pihak-pihak terkait diminta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
"Khususnya terhadap penyelenggaraan pertandingan sepakbola beserta seluruh prosedur pengamanannya," kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat menutup Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10).
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengajak anggota DPR mengheningkan cipta untuk korban-korban tragedi Kanjuruhan. "Pada kesempatan rapat Paripurna hari ini, pimpinan dan anggota DPR RI mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan," ujarnya.
Tragedi tersebut terjadi setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya Dimana menyebabkan sejumlah suporter sepakbola meninggal dunia dan luka-luka.
"Total ada 448 korban dalam Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober lalu. Rinciannya adalah 302 orang mengalami luka ringan, 21 orang luka berat dan 125 orang meninggal dunia," paparnya.
Pihaknya berharap, seluruh masyarakat menjunjung tinggi sportivitas dalam menerima kemenangan maupun kekalahan. Puan lalu mengajak anggota DPR yang menghadiri Rapat Paripurna, untuk mendoakan para korban.
Mengheningkan Cipta
Dia lalu memimpin momen mengheningkan cipta di ruang Rapat Paripurna. "Marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga arwah para korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa," tegasnya.
Kepada korban yang mengalami luka-luka, dia berharap segera diberikan kesembuhan dan kesehatan.
Adapun Masa Persidangan DPR kali ini berlangsung sejak tanggal 16 Agustus 2022. Usai penutupan masa sidang, DPR memasuki Masa Reses mulai tanggal 5-31 Oktober 2022.
Sebagian besar perhatian dari rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan DPR RI di masa persidangan terfokus pasa RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Serta rencana anggaran dan belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2023.
"AKD DPR RI juga tetap menuntaskan tugas-tugas dan konstitusional lainnya. Yaitu menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan," jelasnya.
Dalam pemulihan sosial dan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini, rakyat masih berada dalam kondisi yang rentan atas gejolak ekonomi. Rakyat masih banyak menanti berbagai program pembangunan nasional dapat dirasakan manfaatnya.
