Pemda Diminta Fokus Anggarkan Penanganan Inflasi

JAKARTA- Pemerintah Daerah (Pemda) diminta fokus menganggarkan penanganan dan pengendalian inflasi di daerah.

Permintaan itu disampaikan langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni saat menerima audiensi pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Menurut Agus Fatoni, penanganan inflasi bisa dilakukan melalui beberapa mekanisme penganggaran.

Ini misalnya dari penganggaran pada setiap Organisasi Perangkat Dearah (OPD) terkait yang mempunyai tugas dan fungsi langsung dalam penanganan inflasi.

Baca Juga: Sama-sama Wong Deso, Alasan Pengemudi Bentor Polewali Dukung Firli Maju Pilpres 2024

Apabila alokasi anggaran belum tersedia, Pemda dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan penjabaran APBD.

"Anggaran penanganan inflasi juga dapat bersumber dari Belanja Tak Terduga dan Bantuan Sosial (Bansos),” kata Fatoni.

Fatoni menekankan, Pemda dapat mengoptimalkan APBD untuk menangani dan mengendalikan inflasi.

"Anggaran APBD bisa digunakan untuk kegiatan (penanganan), mulai dari menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan dan ketersediaan bahan pangan dengan kerja sama antardaerah, termasuk memberikan bantuan sosial untuk masyarakat rentan," jelasnya.