Kominfo Dorong Pengelolaan Informasi Publik yang Kekinian, Gelar Bimtek untuk Pejabat

- Rabu, 5 Oktober 2022 | 09:01 WIB
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo Hasyim Gautama saat webinar Bimbingan Teknik Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID, Selasa (4/10/2022).  (Dok: Kominfo)
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo Hasyim Gautama saat webinar Bimbingan Teknik Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID, Selasa (4/10/2022). (Dok: Kominfo)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com – Pelayanan dan pengelolaan informasi publik harus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang biasa digunakan masyarakat. Hal tersebut agar program strategis yang telah dan akan dilakukan pemerintah, dapat lebih mudah dan cepat diketahui publik. 

Kondisi ini yang kemudian menjadikan Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo rutin menggelar bimbingan teknis (Bimtek) untuk peningkatan kemampuan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

"Masyarakat harus dapat mengakses informasi terkait program strategis pemerintah menggunakan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman," kata Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo Hasyim Gautama saat webinar Bimbingan Teknik (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Selasa (4/10/2022). 

Baca Juga: Dukung Digitalisasi Indonesia Jilid II, IDcloudHost Siapkan Infrastruktur Internet Web 3

Maka itu, Hasyim pun berharap para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) bisa dan wajib menguasai teknologi komunikasi. 

Kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi akan membuat kepercayaan terhadap kinerja pemerintah turut meningkat. Pada akhirnya, kata Hasyim, setiap program strategis yang diterbitkan akan dapat mendorong sepenuhnya partisipasi publik. 

"Dengan penerimaan pesan yang tinggi, maka juga akan meningkatkan kepercayaan tehadap pemerintah. Kepercayaan akan semakin tinggi," kata Hasyim.

Baca Juga: Didaulat Jadi Brand Evangelist KlikDokter, Refal Hady Ajak Masyarakat Selalu Jaga Kesehatan

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menyebutkan petugas PPID sebagai ujung tombak yang memberikan informasi program strategis kepada khalayak luas. 

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Sumber: Pers Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPI Siapkan 13 Inisiatif ESG pada 2023

Selasa, 29 November 2022 | 12:10 WIB

Tumben, Tiket KA Nataru Sepi Peminat, Kurang Laris

Senin, 28 November 2022 | 22:42 WIB

Yudo Margono akan Gantikan Andika Perkasa

Senin, 28 November 2022 | 18:55 WIB

Emil dan Golkar Miliki Relasi Saling Melengkapi

Senin, 28 November 2022 | 18:14 WIB

Kajati DKI, Reda Manthovani Hijaukan Jakarta Selatan

Senin, 28 November 2022 | 16:27 WIB

Komisi I DPR Dukung RKUHP Segera Tuntas

Senin, 28 November 2022 | 15:21 WIB

DPR Pastikan Terus Dukung Kemajuan Alutsista TNI

Senin, 28 November 2022 | 13:37 WIB
X