Informasi Pasar Kerja yang Diserbu Pencari Kerja, akan Diatur Agar Meningkatkan Kesejahteraan Lingkungan

- Kamis, 6 Oktober 2022 | 15:16 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi (kiri) dalam FGD Naskah Urgensi SIPK (Dok: Istimewa)
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi (kiri) dalam FGD Naskah Urgensi SIPK (Dok: Istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.jakarta.com - Layanan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK), selain memfasilitasi link and match pencari kerja dan pemberi kerja, juga memiliki peran penting dalam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu SIPK harus dikemas dalam suatu regulasi dan menjadi pedoman operasional yang terintegrasi.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, regulasi memberikan pedoman pelaksanaan suatu siklus kegiatan. Dalam penyusunan regulasi, diperlukan internalisasi, harmonisasi, dan finalisasi dokumen awal berupa naskah urgensi.

Baca Juga: Wisma BCA Foresta Raih Penghargaan Gedung Hemat Energi, Wakili Indonesia di ASEAN Energy Award 2023

"Regulasi ini melengkapi SIPK yang dibangun di saat situasi memiliki banyak aturan dan kebijakan dijadikan sebagai pondasi dalam menjalankan tugas. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permenaker," kata Anwar Sanusi saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Naskah Urgensi SIPK, di Jakarta, Kamis 6 Oktober 2022.

"Kalau kita tak punya pondasi regulasi yang kokoh, maka sistem yang akan kita bangun ini, mengalami banyak titik lemah. Apalagi tak mudah melakukan koordinasi, konsolidasi dari berbagai regulasi yang pernah ada, " lanjutnya.

Ditambahkan Anwar Sanusi, penyusunan regulasi SIPK ini sebagai wujud pemerintah yang terus berbenah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbaik, sesuai tuntutan dan harapan masyarakat.

Baca Juga: Dukung Kebijakan Bank Indonesia, Bank Muamalat Gandeng 7 Bank Syariah

"Kredibilitas pemerintah akan sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dengan dinamika perubahan sehingga mampu merespon kebutuhan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang responsif dan efisien, " katanya.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Sumber: rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemilu 2024 Harus Sesuai Harapan Publik

Jumat, 2 Desember 2022 | 18:11 WIB

Mahasiswa Apoteker dan UTA '45 Serukan Boikot PN UKAI

Kamis, 1 Desember 2022 | 22:05 WIB
X