JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Presidensi Indonesia dalam the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), menghasilkan outcome document berupa Chair's Summary. Dimana tidak ada tidak ada join statement.
"Kami menyepakati tidak ada join statement. Tapi semua pendapat dan masukan serta komitmen-komitmen dalam P20 sudah dicatat," kata Ketua DPR RI Puan Maharani usai menutup P20 Summit di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10).
Menurutnya, forum parlemen negara anggota G20 itu menghasilkan sejumlah pesan. ang dapat menjadi pijakan dunia dalam mengatasi berbagai persoalan global.
"Chair's Summary tersebut didapat setelah pimpinan parlemen G20 mengikuti 4 sesi diskusi terkait isu-isu prioritas. Mulai dari pembangunan berkelanjutan, green economy, ketahanan pangan dan energi serta tantangan ekonomi hingga kesetaraan gender," ujarnya.
Pesan dari P20 akan disampaikan kepada para pemimpin negara-negara G20. Sehingga dapat menghasilkan rumusan kebijakan global yang bermanfaat dan dapat terimplementasikan secara konkret dan nyata, demi kemakmuran rakyat bersama.
Puan resmi menutup perhelatan P20, sekaligus mengakhiri keketuaan Indonesia di P20 pada tahun 2022. Selama dua hari penyelenggaraan P20, para pimpinan parlemen negara anggota G20 disebut berdiskusi dengan hangat dan konstruktif.
Lancar
Dikatakan, seluruh rangkaian acara telah berjalan dengan lancar selama dua hari ini. Dimana peserta berdiskusi mewakili suara rakyat global.
"Serta menegaskan komitmen kami untuk dunia yang lebih baik," tandasnya. Perhelatan P20 mengusung tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery.
Dimana beberapa isu besar yang dibahas para pimpinan parlemen anggota G20 adalah terkait kerangka pemulihan global. Selain itu, pencapaian pembangunan berkelanjutan dan upaya mengatasi berbagai tantangan global.
"Pertama mengenai penggunaan teknologi dan inovasi serta peningkatan peran SMEs yang lebih signifikan dalam global value chain untuk pemulihan ekonomi. Kemudian terkait transisi energi serta pendanaan dan kerja sama guna pencapaian pembangunan berkelanjutan," tegasnya.
Selain itu juga pengendalian perubahan iklim, khususnya dukungan bagi negara berkembang. Lalu soal diperlukannya penekanan pada realisasi komitmen yang telah dibuat dalam bentuk aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim.
Poin terakhir adalah tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan partisipasi pemuda sebagai bentuk dari social inclusion.
Keputusan
Dia menambahkan, upaya tersebut harus tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan. Khususnya dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat.
"Parlemen dunia sepakat penguatan peran parlemen merupakan solusi dalam menghadapi situasi global yang sulit. Sebab parlemen yang kuat adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.
