Konsultasi ini berlaku hanya pada hari Rabu dan tamu diterima di lobby dengan tempat terbuka dan pemeriksaan dokumen berlapis.
Selain itu, pembahasan setiap kebijakan dan rekomendasi dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan unit kerja lainnya, seperti Biro Hukum, Inspektorat, staf khusus, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, dan unit kerja lainnya.
Hal ini termasuk kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, KPK, dan kementerian/lembaga terkait lainnya sesuai substansi pembahasan.
Baca Juga: Genjot Kualitas SDM, Perusahaan Sawit Investasi Di Sektor Pendidikan
Kemudian, guna memberikan pelayanan optimal, Ditjen Bina Keuda juga membuka help desk yang bisa dihubungi setiap waktu. Pemerintah daerah (Pemda) dapat berkonsultasi secara online, virtual, maupun datang langsung ke kantor ketika dibutuhkan.
"Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, cakap dan peningkatan kualitas pelayanan secara cepat, tepat sangat penting guna terwujudnya akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien," tutur Fatoni.
Di lain sisi, Fatoni menjelaskan, untuk menumbuhkan budaya inovatif dan kreatif di daerah, Kemendagri juga memberikan penghargaan kepada Pemda yang memiliki kinerja terbaik dalam merealisasikan pendapatan, belanja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan inovasi daerah dan membudayakan budaya kerja inovatif dan kreatif di lingkungan pemerintahan daerah," ujar Fatoni.***
Baca Juga: Mantan Ketua Umum PSSI Bicara Tragedi Kanjuruhan, Pakai Gas Air Mata di Stadion Salahi Aturan FIFA
Artikel Terkait
Ini Aturan Lengkap Kemendagri Soal Halalbihalal Idul Fitri 2022
Timbulkan Polemik, Kemendagri Diminta Terbitkan Aturan Teknis Pelantikan Penjabat Kepala Daerah
Kemendagri Benahi Satpol PP dengan Big Data
Sambangi Kalbar, Kemendagri Buka Ruang Diskusi Penyerapan Realisasi Anggaran
Selaraskan Kebijakan Pemda dengan Pemerintah Pusat, Kemendagri Gelar Webinar Arah Kebijakan APBD Tahun 2023
Identifikasi Masalah APBD, Kemendagri Turunkan Tim Gabungan ke Maluku Utara
KPK dan Kemendagri Berkomitmen Perkuat Pembinaan, Pengawasan dan Fungsi BUMD
Lakukan Monev di Sultra, Tim Kemendagri Temukan Masalah yang Berulang Setiap Tahunnya
Terjun ke Kalteng, Tim Kemendagri Identifikasi Penyebab Inflasi dan Rendahnya Realisasi APBD