Percepat Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi, Tim Kemendagri Turun ke Papua

JAYAPURA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim ke Papua melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan  penanganan inflasi. 

Tim Kemendagri menggelar Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penyerapan APBD, Penanganan Inflasi serta Peningkatan Produk Dalam Negeri bersama dengan Pemprov Papua dan Pemkab/Pemkot se-Provinsi Papua di Jayapura, pada Rabu (12/10/2022).

Pertemuan dilakukan secara hybrid, dengan tatap muka langsung dan virtual. Kegiatan dibagi dua pertemuan. Pertemuan pertama dengan Pemprov dan pertemuan kedua dengan Pemkab/Pemkot di  Papua.

Baca Juga: Menteri LHK Sebut Akademi Ekologi Walhi Punya Peran Penting

Berdasarkan data bulan Oktober, Provinsi Papua merupakan salah satu daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah.

"Maksud kedatangan tim Kemendagri ke Papua untuk melakukan monitoring, evaluasi, asistensi dan pendampingan dalam rangka percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penggunaan produk dalam negeri," ujar Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni.

Pada pertemuan tersebut, Fatoni memaparkan data realisasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se- Papua Tahun Anggaran (TA) 2022 per Oktober 2022.

"Realisasi pendapatan seluruh provinsi, kabupaten/kota sebesar Rp28.421,59 miliar atau 58,00% dari total anggaran pendapatan sebesar Rp49.000,95 Miliar. Kemudian, realisasi belanja sebesar Rp23.367,24 Miliar atau 44,23% dari total anggaran belanja Rp52.826,60 Miliar. Berikutnya, realisasi pendapatan provinsi Papua sebesar 51,99% dan realisasi belanja mencapai sebesar 45,20%," jelas Fatoni.

Baca Juga: Irjen Teddy Minahasa Menolak Diperiksa Penyidik, Ingin Didampingi Kuasa Hukum Sendiri

Selanjutnya, Fatoni menguraikan bahwa untuk realisasi pendapatan kabupaten/kota se-Papua yang mencapai diatas 65 % yaitu Pemkab Membramo Tengah 77,17%, Pemkot Jayapura 72,58%, Pemkab Jayapura 68,63%, Pemkab Keerom 67,90%, Pemkab Lanny Jaya 67,33%, Pemkab Sarmi 66,72%, Pemkab Biak Numfor 65,77%, Pemkab Yalimo 65,25%. 

"Sementara, data realisasi belanja kabupaten/kota se-Papua antara lain, Pemkab Jayapura 64,02%, Pemka  Dogiyai 63,68%, Pemkab Lanny Jaya 57,20%, Pemkab Membramo Tengah 56,98% dan Pemkot Jayapura 55,10%," terang Fatoni.

Berdasarkan data tersebut, dia kembali mengingatkan, "Pemerintah Daerah perlu segera melakukan percepatan realisasi APBD, agar ekonomi di daerah bergerak, pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat, pelayanan publik semakin membaik dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat," kata Fatoni.

Baca Juga: Cedera Kepala pada Anak, Kapan Waktu Tepat ke Rumah Sakit? Yuk Simak Edukasi Dokter dari Siloam Hospitals Asri

Pihaknya juga mengingatkan kepada Pemda segera meningkatkan pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, menyusun rencana dan jadwal kegiatan secara matang, konsisten dan terukur, penetapan pejabat pengelola keuangan daerah tidak perlu menyertakan tahun anggaran, menerapkan belanja pengadaan barang/jasa mengutamakan produk dalam negeri, belanja melalui e-katalog dan toko daring.