Kolaborasi Pusat dan Daerah Dorong Percepatan Transportasi Publik Berkelanjutan

- Jumat, 21 Oktober 2022 | 18:52 WIB

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com – Indonesia perlu bangga terhadap pencapaian pembangunan transportasi publik hingga saat ini.

Perubahan cara pandang dan penguatan komitmen pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dinilai sudah cukup baik.

Meski demikian, beberapa catatan perlu diperhatikan agar sektor transportasi ke depan diharapkan selalu berorientasi jangka panjang dan memberikan dampak positif terhadap indikator-indikator pembangunan lainnya.

Baca Juga: Indonesia Potensi Masuk Market Kripto Teratas Global hingga Penyebab Nilai BTC Lesu

“Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya menghasilkan peningkatan 1,4 persen PDB per kapita.

Pembangunan sistem transportasi massal adalah solusinya, tetapi saat ini, tantangan mewujudkan hal tersebut masih seputar kelembagaan, perencanaan, serta keterbatasan fiskal daerah,” kata perwakilan Direktorat

Transportasi Kementerian PPN Akhmad Fais Fauzi. Fais melanjutkan, belum ada lembaga yang mampu mengintegrasikan pembangunan, pengelolaan transportasi perkotaan metropolitan lintas moda dan lintas administrasi.

Baca Juga: Untuk Kali Kesekian, DSA di Purworejo Sanggup Ekspor Bulu Mata Palsu ke Kolombia

Kapasitas fiskal juga menjadi sorotan, di mana hanya DKI Jakarta yang memiliki kemampuan untuk membangun MRT, LRT, BRT, dan moda lainnya.

Beberapa pemerintah daerah (pemda) kesulitan untuk memenuhi, padahal amanat Undang-Undang telah mendesentralisasikan angkutan umum massal menjadi tanggung jawab pemda.

Pasal 158 Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa angkutan massal berbasis jalan memiliki empat syarat, yakni bus berkapasitas angkutan massal, lajur khusus, trayek yang tidak berimpitan, dan adanya angkutan pengumpan.

Baca Juga: Selangkah Lebih Maju, PB WI Pimpinan Airlangga Hartarto Gelar Kejuaraan Dunia Wushu Junior

Baca Juga: Presiden Volodymyr Zelenskyy Terbitkan Kumpulan Pidatonya pada Masa Perang

Namun, jika dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor perhubungan dikategorikan ke dalam nonpelayanan dasar. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran bergantung pada komitmen tiap pemimpin daerah.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hammersonic, Mekah-nya Metal, dan Kuasa Slipknot.

Jumat, 24 Maret 2023 | 09:11 WIB

Kontrol Penggunaan Gadget pada Anak

Kamis, 23 Maret 2023 | 17:14 WIB

Begini Cara Menaikkan Citra di Sosial Media.

Kamis, 23 Maret 2023 | 11:47 WIB
X