JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk terus melakukan hilirisasi terhadap berbagai sumber daya alam (SDA), mendapat dukungan. Terlebih, hal tersebut untuk kesejahteraan rakyat.
"Sudah cukup untuk menjual bahan mentah Indonesia ke luar negeri dan memperkuat hilirisasi bahan mentah dalam negeri," kata Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan, Senin, (24/10).
Dikatakan, pelarangan ekspor bahan mentah (biji Nikel) menimbulkan gugatan oleh Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun pemerintah harus serius melakukan hilirisasi.
"Karena sudah cukuplah kita menjual bumi kita ke luar negeri. Meski digugat WTO atau apapun, saya mendukung hilirisasi," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia harus tetap konsisten mempertahankan SDA Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.
"Jika negara lain tidak terima atas kebijakan yang diambil Presiden Jokowi, sebaiknya mereka menanamkan investasinya ke Indonesia. Yakni salah satunya dengan membangun smelter di sini," ujarnya.
Lawan
Bahkan dia menyarankan agar Indonesia melakukan perlawanam atas gugatan tersebut. Apalagi, itu semua ada dan merupakan SDA Indonesia.
"Kita lawan saja. Tanah-tanah kita kok, SDA kita. Untuk apa mereka ribut? Kalau mau mereka mau masuk ke Indonesia, ya bangun investasi di sini, bangun hilirisasi smelter," tegasnya.
Mamit menambahkan, hilirisasi sangat penting. Pasalnya dapat memberikan multiplier effect dan memberikan nilai tambah.
"Baik bagi penerimaan negara dan masyarakat. Pemerintah daerah juga pasti akan mendapat nilai tambah,” ucapnya.
Dijelaskan, multiplier effect dari hilirisasi dari pembuatan smelter tersebut, membuat Indonesia sudah cukup. Sehingga tidak perlu menjual SDA keluar.
"Lebih baik kita murnihlkan terlebih dahulu dengan adanya smelter. Selain itu, saya mendorong agar pemerintah mempersiapkan industri dalam negeri serta tak sebatas membangun smelter," imbuhnya.
Barang Jadi
Namun juga membuat barang mentah tersebut menjadi barang jadi dan di jual sendiri di dalam negeri. Jadi, perlu dipersiapkan industri dalam negeri dahulu.
"Yang mana mampu menerima produk turunan tersebut. Sehingga, kegiatan industri di sana tetap berjalan dan masyarakat tetap tumbuh serta perekonomian tetap jalan,” paparnya.
