Akses ke Data Pemerintahan di Jabar Tak Lagi Lama, Birokrasi Tak Lagi Jadi Halangan

BANDUNG, jakarta.suaramerdeka.com - Persoalan data di Jabar diklaim sudah tertata dengan membangun ekosistemnya sehingga terintegrasi dalam layanan satu data. Secara bertahap, kebijakan itu diberlakukan hingga tingkat kabupaten dan kota.

Menurut Head of Data Jabar Digital Service, Rizki Rusdiwijaya, pihaknya membangun satu data itu sejak 2019. Saat ini, sistem itu sudah berjalan dari mulai portal data terbuka hingga dashboard yang mampu menyajikan data secara realtime.

Dia pun menyebut bahwa langkah tersebut memberikan pula kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan.

"Untuk pengajuan data misalnya, itu tak perlu sampai 1 bulan seperti saat masih ditangani secara manual. Jadi memangkas birokrasi, bahkan masyarakat bisa mentracking data yang diajukan sudah sejauh mana progresnya," katanya saat giat "Jabar Punya Informasi (Japri): Jabar Data Visualization Festival" di Gedung Sate Bandung, Kamis (27/10/2022).

Baca Juga: Fasilitas Face Recognition Stasiun Bandung, Lebih dari 5.800 Data Pengguna KA Sudah Tersimpan

Dia tak menampik bahwa sajian satu data tak semuanya bisa diakses masyarakat. Pasalnya, ada data-data yang memang disusun untuk memperkuat proses pengambilan keputusan dalam kebijakan pemerintahan terutama oleh gubernur hingga kepala dinas.

"Yang jelas, satu data ini menjadi inti, paling utama, engine-nya dari dapur-nya Jabar. Karena ini terintegrasi ke berbagai aplikasi, data yang berjumlah besar termasuk data-data realtime yang terus di-update," katanya.

Pada saat ini, data tersebut terintegrasi dengan 8 kabupaten dan kota di antaranya Kota Bandung, Kota dan Kabupaten Bekasi, Bandung, Sumedang, Bogor, dan Karawang. Untuk kabupaten dan kota yang mereplikasi sistem di antaranya Kota dan Kabupaten Cirebon, Kota Cimahi, Subang, Majalengka, Indramayu, dan Bandung Barat.

Baca Juga: UU Perlindungan Data Pribadi Bikin Konsumen Makin Nyaman Bertransaksi Digital