Antisipasi Resesi, Persetujuan atas Raperda APBD Jabar 2023 Sebesar Rp 34,39 Triliun Dilakukan Lebih Cepat

BANDUNG, jakarta.suaramerdeka.com - Di antaranya mempertimbangkan antisipasi atas resesi, persetujuan bersama atas Raperda APBD Jabar 2023 diputuskan lebih cepat pada awal pekan ini.

Nilai volume anggarannya Rp 34,39 Triliun. Dengan percepatan pesetujuan bersama Raperda APBD itu, kinerja Pemdaprov Jabar dengan seluruh perangkatnya diharapkan bisa menjadi lebih baik.

Pasalnya, berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan pada awal tahun sehingga semestinya penyerapan anggarannya tinggi sehingga ekonomi bergerak lebih cepat pula.

Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, langkah tersebut dinilai cukup tepat mengingat adanya ancaman tak ringan. Kinerja yang dihadirkan bisa lebih produktif dalam mengantisipasi resesi global yang diprediksi akan dirasakan pada 2023.

Baca Juga: Cari Solusi Percepatan Realisasi APBD, Kemendagri Buka Ruang Diskusi Melalui Rakor

"Walaupun 'diksi' dunia seakan menggelap, insyaallah tetap terang benderang," tutur Ridwan Kamil seperti dalam keterangannya, Selasa (1/11/2022).

Dijelaskan, Pemprov dan DPRD Jabar yang menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2023 merupakan catatan terbaik eksekutif dan legislatif dalam penyusuan Raperda APBD.

Biasanya persetujuan bersama selalu ditandangani akhir November. Karena itu, atas capaian itu, Jabar mengklaim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukannya.

Baca Juga: Pemda Jangan Ragu Gunakan APBD untuk Selesaikan Persoalan Akibat Penyesuaian Harga BBM

Dalam kesempatan itu, Emil menyampaikan volume anggaran pada 2023 yang direncanakan sebesar Rp 34,39 triliun. Target pendapatan daerah sebesar Rp33,52 triliun terutama yang bersumber dari PAD.

Untuk Belanja daerah pada APBD tahun depan itu diproyeksikan Rp 33,31 triliun yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Dengan adanya selisih lebih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau surplus anggaran sebesar Rp214,45 miliar, bakal digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah.

Baca Juga: Akses ke Data Pemerintahan di Jabar Tak Lagi Lama, Birokrasi Tak Lagi Jadi Halangan

Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 873,28 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2022.