ASPEBINDO Soroti Sinkronisasi Data Pertambangan Indonesia dalam Mendukung Investasi

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com- Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menyoroti lemahnya sinkronisasi data yang dimiliki pemerintah terhadap data pertambangan di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada bertajuk “Problematika Terkait Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Pada Masa Transisi Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020” 30 Oktober 2022.

“Dalam menyusun kebijakan yang tepat harus ada landasan yang kuat, faktanya sekarang kita belum bisa memanfaatkan data-data usaha pertambagan kita untuk menyusun kebijakan dan tata kelola yang baik, tak heran pengusaha juga jadi sering bingung karena perubahan kebijakan,” ucap Anggawira pada Senin (31/10/2022).

Baca Juga: Curah Hujan Masih Tinggi, Potensi Longsor & Banjir Belum Menepi, Tetap Mengancam Hingga Tahun Berganti

Menurut Anggawira yang juga merupakan Calon Ketua Umum HIPMI Periode 2022-2024, One Big Data Policy menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah saat ini untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha tambang.

Apalagi Indonesia membutuhkan suntikan investasi untuk mempercepat hilirisasi industri minerba.

“Pengusaha kemarin urus izin pertambangan ke pusat, kemudian ada kebijakan mengurus izinnya di daerah, ketika diurus di daerah ternyata daerah belum siap, kebingungan ini bisa menghambat investasi dan pertumbuhan pengusaha, di era Big Data ini kita harus mendorong sinkronisasi data agar kebijakan yang dihasilkan dapat tidak tumpang tindih,” tegas Anggawira.

Baca Juga: Ayah Brigadir J Minta Ferdy Sambo Buka Masker Hingga Permintaan Maaf Sang Jenderal dan Istri

Baca Juga: Optimalkan Platform Digital, UPZ Baznas Petrokimia Gresik Terbaik di Level BUMN