Sengkarut TV Digital Dimata Hary Tanoe dan ATVLI, Apa Pendapat Mereka?

- Jumat, 4 November 2022 | 13:45 WIB
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat bersama Presiden Joko Widodo (Screenshoot instagram@hary.tanoesoedibjo)
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat bersama Presiden Joko Widodo (Screenshoot instagram@hary.tanoesoedibjo)

“Saya pernah menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden bahwa sebaiknya saat ini berjalan simulcast (siaran analog dan siaran digital berjalan bersamaan), sampai masyarakat siap dengan TV digital,”jelas Hary.

Hary memberikan masukan, jika pemberlakukan ASO berjalan cepat, maka pesawat televisi analog dilarang diperjualbelikan di pasar.

Sehingga pada saat masyarakat membeli TV baru, yang dibeli otomatis TV digital. Keputusan ASO sama saja memaksa masyarakat membeli STB (set top box) agar dapat menonton siaran digital.

Secara timing kondisi ekonomi sebagian masyarakat kita kurang baik saat ini, karena terimbas pandemi.

“Bahkan, saya pernah mendengar konon arahan Bapak Presiden di Rapat Kabinet agar hati-hati dalam menerapkan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas, termasuk di antara implementasi ASO,”sambungnya.

Sikap ATVSI: Kami Siaran Dimana?

Ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) Bambang Santoso melayangkan pertanyaan secara terbuka kepada Presiden dan menteri terkait usai keputusan analog switch off dilakukan, Kamis 3 November 2022 pukul 24.00 WIB.

Santoso mempertanyakan bagaimana TV, khususnya TV lokal yang tidak memiliki mug, kini bersiaran. Sebab, keputusan Mahkamah Agung (MA) jelas menyatakan tidak diperbolehkan adanya sewa-menyewa mug.

"ASO adalah keniscayaan, migrasi analog ke digital adalah keniscayaan. Itu kami sepakati bersama. Tapi, perlindungan pemerintah kepada TV yang tidak mempunyai mug, terkhusus TV lokal, mau bersiaran di mana?" katanya di Jerman dikutip suaramerdeka-jakarta dari MNC Portal pada Jumat (4/11/2022).

ASO adalah keniscayaan, migrasi analog ke digital adalah keniscayaan. Itu kami sepakati bersama. Tapi, perlindungan pemerintah kepada TV yang tidak mempunyai mug, terkhusus TV lokal, mau bersiaran di mana?"

Santoso yakin betul bahwa pemerintah tahu soal keputusan MA tersebut. "Jadi, pertanyaan saya satu saja, tolong pemerintah kasih arahan ke kami, kami kini siaran di mana yang tidak melawan hukum," tegasnya.***

Halaman:

Editor: Arief Sinaga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sambut Ramadhan, BNI Salurkan 77.000 Paket Sembako

Jumat, 24 Maret 2023 | 15:45 WIB
X