KemenKopUKM Gandeng PT. BPR Indra Candra Percepat Penyaluran KUR di Bali

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayan (PKP) dengan PT. BPR Indra Candra untuk mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bali.

Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius mengatakan, untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, dan daya saing UMKM, serta mengakselerasi pembentukan dan pengembangan ekosistem kewirausahaan nasional, perlu didukung dengan perluasan akses permodalan bagi UMKM salah satunya melalui skema KUR.

"Kami sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada PT. BPR Indra Candra yang berkeinginan untuk membantu program pemerintah dan berpartisipasi dalam memberikan pembiayaan dan permodalan kepada pelaku UMKM khususnya di Provinsi Bali dan sekitarnya," kata Yulius selepas menandatangani PKP dengan Direktur Utama PT. BPR Indra Candra Fransisca Amelia Mulyadi di Jakarta, Kamis (03/11).

Baca Juga: Industri Sawit Masih Berpotensi Besar Serap Tenaga Kerja

Ia juga menambahkan dengan ditandatangani PKP ini, maka PT. BPR Indra Candra dapat segera menyalurkan KUR sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pendistribusian penyaluran KUR kepada pelaku usaha.

"PT. BPR Indra Candra resmi menjadi penyalur KUR yang ke-48 dan akan mendapatkan plafon Rp5 miliar, dengan rincian, KUR Super Mikro sebesar Rp500 juta, KUR Mikro sebesar Rp1 miliar, dan KUR Kecil sebesar Rp3,5 miliar," kata Yulius.

Dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional, Yulius menjelaskan pihaknya menginisiasi dan mendorong penyaluran KUR melalui skema KUR khusus yang ditujukan untuk kelompok usaha masyarakat atau klaster khususnya bagi koperasi dan kelompok UMKM dengan melibatkan agregator/offtaker/avalist di berbagai sektor.

Baca Juga: Tentang MU Bakal Bertemu Alumni Liga Champions, Bruno Fernandes: Bukan Masalah!

Untuk itu sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyaluran KUR, maka perlu ada inovasi akses permodalan bagi UMKM melalui skema kelompok usaha, baik dalam wadah koperasi maupun kelompok klaster UMKM sebagai bentuk percepatan pendistribusian insentif pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.