TANJUNG PINANG- Kemendagri turun langsung ke Kepulauan Riau (Kepri) untuk melaksanakan monitoring evaluasi (monev), asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penganggaran penanganan inflasi daerah.
Tim Kemendagri melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan pada 23-24 Oktober 2022.
Di dua daerah tersebut, Tim Kemendagri melakukan diskusi dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga: Penyanyi Pop Aaron Carter Meninggal di Bathtub Kediamannya
Selain Kepala OPD, di Kota Tanjung Pinang, kegiatan juga dihadiri langsung Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Camat, Sekretaris Badan atau Dinas dan Tim Percepatan Pembangunan.
Sedangkan di Kabupaten Bintan, kegiatan juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Cabang Bank Riau Kepri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank Bukopin.
Sementara dari Kemendagri hadir langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Sekretaris Ditjen dan Tim Teknis Ditjen Keuda.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, pentingnya pemahaman peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.
Baca Juga: Demi Keselamatan Slanker, Konser Slank di Palembang Dibatalkan
Fatoni menyampaikan, tujuan Tim Kemendagri ke Provinsi Kepulauan Riau untuk mendorong percepatan realisasi APBD, mendorong penanganan dan pengendalian inflasi, termasuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Pada kedua pertemuan yang dilaksanakan secara terpisah tersebut, Fatoni menguraikan, "Betapa penting APBD segera dilaksanakan sejak awal tahun, agar uang segera beredar dimasyarakat, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah," jelas Fatoni.
Fatoni mengatakan seharusnya tidak ada alasan pemerintah daerah (pemda) lambat merealisasikan anggaran. Karena lelang sudah dilaksanakan sebelum tahun anggaran.
Baca Juga: Hai Gaaaesss, Jadi Nih Tiket KA Nataru Dijual, Ada 2,2 Juta Seat yang Disediakan
"Selain itu, pembangunan bisa segera dilaksanakan, pelayanan publik bisa diperbaiki, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," imbuh Fatoni.
Artikel Terkait
KPK dan Kemendagri Berkomitmen Perkuat Pembinaan, Pengawasan dan Fungsi BUMD
Lakukan Monev di Sultra, Tim Kemendagri Temukan Masalah yang Berulang Setiap Tahunnya
Terjun ke Kalteng, Tim Kemendagri Identifikasi Penyebab Inflasi dan Rendahnya Realisasi APBD
Tingkatkan Pelayanan, Ditjen Bina Keuda Kemendagri Lahirkan 17 Inovasi
Kemendagri Minta Percepat Penyerahan Aset ke Daerah Otonomi Baru di Papua
Percepat Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi, Tim Kemendagri Turun ke Papua
Kendalikan Inflasi, Tim Kemendagri Turun Ke Sulteng
Cari Solusi Percepatan Realisasi APBD, Kemendagri Buka Ruang Diskusi Melalui Rakor
Kemendagri Dorong Pemkab Raja Ampat untuk Mempercepat Realisasi APBD
Turun ke Jatim, Tim Kemendagri Lakukan Monev dan Asistensi Percepatan Realisasi APBD