Terkait dengan penanganan inflasi, Fatoni menjelaskan, daerah bisa menganggarkan pada perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P).
"Apabila siklus anggarannya tidak ketemu, bisa menggunakan Dana Tidak Terduga (BTT)," terang Fatoni.
Sehubungan dengan hal tersebut, Fatoni mengajak pemda untuk segera melakukan langkah strategis dalam menangani dan mengendalikan inflasi.
Fatoni juga menekankan perlunya daerah memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, agar UMKM terus berkembang dan ekonomi rakyat juga bergerak.
Baca Juga: Kapolri Pastikan Pengamanan KTT G-20
Fatoni melanjutkan, Pemda harus mendukung penggunaan produk dalam negeri dan segera menginput Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kemudian, mengubah peraturan Kepala Daerah terkait penyederhanaan bukti-bukti pertanggungjawaban cukup dengan bukti pembelian/pembayaran.
"Berikutnya, mendorong percepatan penayangan katalog elektronik lokal atau toko daring produk dalam negeri. Tidak kalah penting, pemda segera mempercepat penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transaksi pengadaan barang/jasa termasuk produk dalam negeri," tutur Fatoni.***
Artikel Terkait
KPK dan Kemendagri Berkomitmen Perkuat Pembinaan, Pengawasan dan Fungsi BUMD
Lakukan Monev di Sultra, Tim Kemendagri Temukan Masalah yang Berulang Setiap Tahunnya
Terjun ke Kalteng, Tim Kemendagri Identifikasi Penyebab Inflasi dan Rendahnya Realisasi APBD
Tingkatkan Pelayanan, Ditjen Bina Keuda Kemendagri Lahirkan 17 Inovasi
Kemendagri Minta Percepat Penyerahan Aset ke Daerah Otonomi Baru di Papua
Percepat Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi, Tim Kemendagri Turun ke Papua
Kendalikan Inflasi, Tim Kemendagri Turun Ke Sulteng
Cari Solusi Percepatan Realisasi APBD, Kemendagri Buka Ruang Diskusi Melalui Rakor
Kemendagri Dorong Pemkab Raja Ampat untuk Mempercepat Realisasi APBD
Turun ke Jatim, Tim Kemendagri Lakukan Monev dan Asistensi Percepatan Realisasi APBD