Komisi V DPR RI Minta Pemerintah Tambah Anggaran KNKT

- Minggu, 6 November 2022 | 13:13 WIB

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com- Ketua Komisi Perhubungan DPR, Lasarus menyoroti masih minimnya anggaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terutama dalam menjalankan tugas-tugas investigasi.
Permintaan anggaran tersebut,tertulis dalam kesimpulan rapat butir 3 berbunyi Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan Untuk Memperhatikan alokasi anggaran TA 2022/2023 bagi KNKT dalam upaya meningkatkan kinerja.


Dalam kesempatan tersebut, Lasarus pun meminta kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memberikan akses kepada KNKT untuk memperoleh BA-99 (anggaran untuk penyertaan modal negara) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga: Industri Bioetanol Tebu yang Diresmikan Jokowi Upaya Wujudkan Ketahanan Energi

Demikian disampaikan Lasarus saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto, Ketua Sub-Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Nurcahya di Ruang Rapat Komisi V DPR Senayan, Jakarta, Kamis (3/11).

“Saya mendengar penjelasan dari KNKT sedih karena anggarannya minim. Karena ini tanggung jawab Kemenhub, maka Kemenhub yang bicara dengan Kemenkeu,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.


Ia berharap, kedepannya tidak terulang lagi adanya hutang serupa yang dilakukan KNKT untuk menjalankan tugas investigasi.

Baca Juga: Mengukur Berkah Layanan 5G bagi Indonesia

“Tinggal nanti, bagaimana upaya Kemenhub untuk mengatasi keterbatasan anggaran KNKT yang salah satu dampaknya mengakibatkan investigasi kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 terlambat. Bayangkan, investigasi yang seharusnya selesai dalam 12 bulan jadi selesai 22 bulan.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Pesawaran Bawa Sulam Jelujur ke New York

Sabtu, 4 Februari 2023 | 19:15 WIB

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Besok 5 Februari 2023

Sabtu, 4 Februari 2023 | 15:14 WIB

LMK Pelari Datang, Revolusi Royalti Menjelang.

Sabtu, 4 Februari 2023 | 07:55 WIB

ASEAN Tak Boleh Menjadi Proksi Pihak Mana Pun

Jumat, 3 Februari 2023 | 22:16 WIB
X